beritax.id — Pemerintah melalui Bappenas bersama UN Global Compact Indonesia resmi meluncurkan Ocean Centre sebagai pusat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekonomi laut berkelanjutan. Wakil Menteri PPN Febrian Ruddyard menyebut kerja sama tersebut sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mewujudkan ekonomi regeneratif yang tak sekadar mengeksploitasi laut, tapi juga menjaganya.
Ocean Centre Indonesia hadir sebagai katalisator dalam mendorong inovasi teknologi maritim, penguatan regulasi keselamatan laut, hingga pelatihan SDM berbasis praktik keberlanjutan. Deputi Bappenas Leonardo Teguh menjelaskan Ocean Centre mendukung implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru 2023–2045.
Agenda Laut yang Terlihat Mewah, Tapi Kenyataannya Masih Suram
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyoroti peluncuran Ocean Centre dengan tajam. Ia menyebut bahwa langkah Bappenas bisa menjadi tonggak strategis jika disertai pengawasan hukum yang kuat, bukan hanya jargon internasional.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bicara tentang “ekonomi biru” jika penjarahan laut masih marak dan pengawasan di perairan lemah. Di berbagai daerah, praktik destructive fishing, tambang laut ilegal, serta ekspansi tambak tanpa AMDAL masih jadi pemandangan umum. Semua itu bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan.
Prinsip Partai X: Menjaga Laut Adalah Menjaga Kehidupan dan Martabat Bangsa
Partai X menekankan bahwa tugas negara melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat juga berlaku untuk wilayah laut. Laut bukan ruang bebas eksploitasi. Laut adalah sistem kehidupan dan sumber daya publik yang harus dikelola berbasis kepentingan jangka panjang. Bukan sekadar memenuhi target investasi jangka pendek.
Partai X mengajak pemerintah agar menjadikan prinsip keadilan ekologis sebagai fondasi kebijakan. Ekonomi biru yang sejati hanya akan lahir jika ada keadilan dalam akses, pemanfaatan, dan distribusi hasil sumber daya laut.
Solusi Partai X: Berdayakan Komunitas Pesisir dan Adopsi Etika Sekolah Negarawan
Solusi konkret dari Partai X untuk mendorong ekonomi laut yang adil dan berkelanjutan meliputi pertama, memperkuat peran masyarakat pesisir dalam penyusunan kebijakan kelautan. Bukan hanya menjadikan mereka objek program.
Kedua, menyelaraskan program Ocean Centre dengan Sekolah Negarawan yang mengedepankan kepemimpinan beretika, nasionalisme ekologis, dan kesadaran rakyat sebagai penjaga laut.
Ketiga, pemerintah harus mengintegrasikan sistem deteksi dini terhadap perusakan laut ke dalam sistem kebijakan nasional, serta memperkuat posisi penegak hukum laut yang selama ini dilemahkan oleh tumpang tindih kewenangan.
Partai X memperingatkan bahwa jargon ekonomi biru seringkali digunakan untuk membungkus praktik eksploitasi yang baru, tapi dengan nama yang lebih keren. Kalau pemantauan dan penegakan hukum tak dijalankan, maka proyek seperti Ocean Centre hanya akan menghasilkan dokumen penuh slogan tanpa perubahan nyata.
Partai X mendesak Bappenas dan lembaga terkait agar membuktikan bahwa ekonomi biru bukan sekadar ilustrasi indah di layar presentasi. Tapi benar-benar dirasakan oleh nelayan kecil, pekerja pelabuhan, dan masyarakat pesisir yang selama ini jadi penjaga laut sejati.
Jika laut tetap dijadikan halaman belakang kebijakan. Maka biru Indonesia hanya akan tinggal legenda dan kekayaan laut akan lenyap di depan mata generasi berikutnya.
