beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan parlemen siap membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 setelah menerima catatan pemerintah. Catatan disampaikan melalui Menteri Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan ditindaklanjuti sebagai dasar pembahasan.
“RAPBN 2026 akan segera dibahas di semua komisi DPR melalui rapat kerja yang telah dijadwalkan,” kata Puan. Ia juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen yang diajukan pemerintah. Menurutnya, target itu masih realistis, tetapi implementasi harus dilihat dari program dan kebijakan konkret pemerintah.
Partai X: Beban Rakyat Harus Jadi Prioritas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan fungsi dasar negara harus jelas. “Negara itu wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bahas anggaran itu mudah, tetapi mengurangi beban rakyat yang sulit,” ujarnya.
Menurut Prayogi, DPR jangan hanya berhenti pada angka-angka pertumbuhan ekonomi. Anggaran harus dipastikan menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek penguasa. Jika RAPBN gagal menjawab kesulitan hidup rakyat, maka pembahasan hanya formalitas belaka.
Partai X menegaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah dan DPR hanyalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Dalam prinsip Partai X, kekuasaan harus dijalankan dengan efektif, efisien, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial.
Negara bukan panggung untuk mempertontonkan kepentingan penguasa, melainkan wadah mewujudkan kesejahteraan umum. Anggaran negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperbesar fasilitas pejabat.
Solusi Partai X: RAPBN Pro Rakyat, Bukan Pro Pejabat
Partai X menawarkan solusi konkret agar RAPBN tidak sekadar simbol kekuasaan. Pertama, setiap program anggaran harus berorientasi pada penurunan beban hidup rakyat, termasuk harga pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, perlu ada transparansi pembahasan RAPBN dengan melibatkan partisipasi publik melalui forum konsultasi rakyat.
Ketiga, anggaran subsidi harus diarahkan langsung pada kebutuhan dasar, bukan pada skema yang memberi keuntungan lebih besar bagi korporasi. Keempat, pembahasan anggaran harus berbasis prinsip “negara melayani rakyat”, sehingga rakyat tidak lagi sekadar objek pembangunan.
Penutup: Ujian Keseriusan DPR dan Pemerintah
Rilis ini menegaskan bahwa pembahasan RAPBN 2026 adalah ujian keseriusan DPR dan pemerintah. Bahas anggaran memang mudah, tetapi memastikan rakyat terbebas dari himpitan ekonomi itulah yang terberat. Partai X menuntut agar RAPBN 2026 benar-benar menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar buku anggaran penuh angka tanpa makna bagi rakyat.
