beritax.id – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti pentingnya sinergi konkret antara dunia industri dan Politeknik Petrokimia Banten. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja sektor kimia dan petrokimia sangat besar. Tetapi lembaga pendidikan vokasi tersebut masih terbatas secara jumlah lulusan dan infrastruktur pendukung.
Dengan lebih dari 20 perusahaan petrokimia di wilayah Banten, Evita menilai bahwa investasi industri melalui beasiswa, pelatihan, dan laboratorium sangat dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa penguatan politeknik tak bisa hanya bergantung pada APBN.
Evita menegaskan bahwa politeknik mesti menjadi pusat keunggulan dan inovasi, bukan sekadar tempat produksi lulusan siap kerja. Ia meminta kurikulum politeknik mengikuti kebutuhan zaman, terutama digitalisasi dan teknologi industri. Komitmen awal dari sektor industri dalam pembangunan politeknik dinilai tidak cukup jika tidak berlanjut pada kontribusi nyata.
Partai X: Pendidikan Vokasi Butuh Kepastian, Bukan Retorika Sementara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus dilihat sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan proyek musiman atau simbol kekuasaan semata. Menurutnya, jika negara sungguh ingin melindungi rakyat, maka penyediaan lapangan kerja bagi lulusan vokasi harus menjadi prioritas.
Tanpa jaminan penyerapan tenaga kerja yang jelas, sinergi politeknik akan terjebak menjadi lembaga pendidikan semu. “Jangan terus menerus menjadikan politeknik sebagai proyek simbolik tanpa kepastian masa depan bagi para lulusannya,” ujar Prayogi.
Partai X berpandangan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk mengelola negara secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, pendidikan vokasi adalah bentuk konkret pengabdian kepada kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X: Hilirisasi dan Ekosistem Tenaga Kerja Berbasis Data
Partai X mendorong solusi menyeluruh dan sistemik melalui kebijakan hilirisasi tenaga kerja berbasis data industri. Pemerintah pusat dan daerah wajib memetakan kebutuhan industri dengan akurat, dan menyinkronkan kurikulum politeknik dengan standar industri.
Negara harus menjamin kepastian lapangan kerja pasca-kelulusan dengan membangun ekosistem industri-pendidikan yang saling terikat secara kontraktual. Selain itu, insentif fiskal bagi industri yang aktif menyokong pendidikan vokasi harus menjadi kebijakan prioritas.
“Jika kita ingin politeknik melahirkan generasi unggul. Maka negara tidak bisa membiarkan mereka berjalan sendiri di lorong gelap tanpa kepastian,” tutup Prayogi.
