beritax.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna dengan agenda penting, termasuk pengambilan keputusan RUU APBN Tahun Anggaran 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang yang juga membahas laporan berbagai komisi terkait calon hakim agung, anggota Dewan Komisioner LPS, hingga BPH Migas. Dengan jumlah 293 anggota hadir, kuorum dinyatakan tercapai sehingga pengambilan keputusan sah dilaksanakan.
Kritik Partai X: Anggaran Milik Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, APBN adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah harus diarahkan untuk kesejahteraan, bukan memperkaya pejabat. Partai X menilai pembahasan RAPBN tidak boleh menjadi formalitas yang sekadar mengesahkan rencana pejabat tanpa mengukur dampaknya terhadap rakyat.
Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat, bukan pemilik negara. Karena itu, RAPBN harus berpihak kepada rakyat, memastikan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan terjamin. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa.
Solusi Partai X: RAPBN yang Adil dan Transparan
Partai X menawarkan beberapa solusi agar RAPBN benar-benar pro rakyat:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk menyatukan visi anggaran antara kaum intelektual, agama, budaya, dan TNI/Polri.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran agar alokasi APBN tidak rawan dikorupsi dan benar-benar sampai ke rakyat.
- Transformasi birokrasi digital guna memutus rantai manipulasi manual dalam distribusi anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik.
- Belanja negara diarahkan pada program berdaya ungkit tinggi, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan sekadar proyek mercusuar.
- Pendidikan berbasis Pancasila melalui media negara agar rakyat paham haknya mengawasi penggunaan anggaran.
Partai X menegaskan, APBN bukan milik DPR atau pemerintah, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, anggaran harus dikelola transparan, adil, dan berpihak pada rakyat miskin, bukan untuk tunjangan pejabat atau proyek yang tak berdampak langsung. Jika APBN masih lebih memanjakan pejabat ketimbang rakyat, maka bangsa ini hanya akan terjebak dalam lingkaran ketidakadilan.
