beritax.id — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memastikan bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dalam kondisi aman. Namun, ia mengingatkan bahwa pendistribusian bantuan masih memerlukan waktu karena sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Untuk urusan logistik ini aman, cuma proses distribusinya memang harus bersabar,” ujar Agus di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025).
Selama satu pekan meninjau wilayah terdampak, Agus menemukan hambatan berupa listrik padam, air bersih terbatas, hingga terganggunya distribusi BBM akibat infrastruktur yang rusak.
Agus menuturkan dirinya dan rombongan bahkan sempat kehabisan BBM saat perjalanan dari Medan menuju Kutacane, Aceh Tenggara, sehingga harus ikut antre bersama warga hingga beberapa jam. Kondisi serupa terjadi di banyak titik terdampak.
Sementara itu, BNPB mencatat jumlah korban tewas akibat banjir di Sumatera telah mencapai 914 orang per 6 Desember 2025. Data ini menegaskan pentingnya percepatan distribusi bantuan di tengah situasi darurat kemanusiaan.
Sikap Partai X: Negara Harus Hadir Secara Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, distribusi bantuan yang terhambat adalah indikator bahwa tugas negara belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Bantuan yang aman di gudang tidak berarti apa-apa jika tidak segera sampai ke tangan korban. Akuntabilitas distribusi harus menjadi prioritas,” ujar Diana.
Pada prinsip Partai X, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelaksana mandat rakyat atau “TKI negara” yang wajib bekerja efektif dan transparan.
Analisis Partai X: Kritis dan Obyektif terhadap Manajemen Bencana
Partai X memandang kendala distribusi baik listrik, BBM, akses jalan, maupun logistik sebagai masalah manajemen dan koordinasi. Situasi darurat seperti ini membutuhkan keputusan cepat, transparansi, dan tata kelola yang berbasis kepakaran, bukan sekadar respons administratif.
Mengacu pada prinsip Partai X, pejabat harus menjalankan fungsi pelayanan publik secara menyeluruh. Negara tidak boleh membiarkan korban bencana menunggu berjam-jam karena keterlambatan distribusi yang dapat dicegah.
Solusi Partai X: Reformasi Sistemik untuk Penanganan Bencana yang Lebih Efektif
Partai X mendorong sistem digital terpadu yang memungkinkan pelacakan bantuan secara real-time, dashboard publik untuk memantau pergerakan logistik, dan mekanisme audit yang terbuka.
Penguatan Penanganan Berbasis Kepakaran
Penanganan bencana harus melibatkan ahli kebencanaan, ahli tata ruang, ahli logistik, dan lembaga independen yang kompeten. Prosedur penyaluran bantuan harus dirancang berdasarkan standar profesional, bukan improvisasi di lapangan.
Mengembalikan Pancasila sebagai Pedoman Operasional
Partai X menegaskan penanganan bencana harus berlandaskan nilai kemanusiaan, solidaritas nasional, dan keadilan sosial. Distribusi bantuan harus merata dan menghindari diskriminasi.
Musyawarah Kenegarawanan untuk Penyusunan Peta Jalan Mitigasi
Partai X mendorong adanya pertemuan nasional yang melibatkan pemerintah, ahli, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi untuk menyusun peta jalan mitigasi jangka panjang terkait bencana hidrometeorologi.
Penutup
Partai X menilai percepatan distribusi bantuan adalah kewajiban moral dan konstitusional negara. Akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan setiap bantuan benar-benar sampai ke warga terdampak.
Partai X mengajak pemerintah memperbaiki sistem penanganan bencana secara menyeluruh, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan memastikan bahwa rakyat tidak kembali menjadi korban dari lemahnya manajemen negara.
