beritax.id— Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan kebangkitan agenda isu global yang digagas untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat manusia seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 tujuannya, seolah menjadi konsensus besar yang diterima oleh hampir seluruh negara. Dengan bahasa yang mulia dan tujuan yang tampak manusiawi, agenda ini menawarkan solusi yang tampaknya tak terbantahkan. Namun, di balik tampilan rapi tersebut, terdapat persoalan mendalam yang perlu diperhatikan. Hal ini yakni potensi agenda global ini menjadi instrumen yang memaksakan standar universal tanpa memberi ruang untuk kedaulatan lokal atau demokrasi sejati.
Kesalahan dalam Menerima Agenda Global Tanpa Kritikan
Agenda global seperti SDGs terlihat mulia di permukaan, tetapi ketika diterima tanpa kritik atau ruang untuk interpretasi yang berbeda, ia berisiko menjadi alat kontrol. Tanpa kontrol demokratis yang ketat dan tanpa penyesuaian terhadap konteks lokal. Agenda tersebut justru dapat mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kedaulatan negara. Hal ini membawa dampak serius, di mana standar global yang ditetapkan oleh negara-negara besar atau organisasi internasional sering kali tidak sesuai dengan kondisi atau prioritas negara berkembang.
Penerimaan tanpa syarat terhadap solusi global ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, karena negara-negara dengan sumber daya terbatas atau dengan kebutuhan yang berbeda dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang tidak memperhitungkan situasi mereka.
Dampak terhadap Keadilan Sosial dan Kedaulatan Negara
Ketika negara mengikuti agenda global tanpa mempertimbangkan konteks lokal, ada beberapa dampak yang muncul, di antaranya:
- Mengabaikan kebutuhan domestik: Negara-negara berkembang sering kali terpaksa mengalokasikan sumber daya mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh agenda global. Sementara masalah domestik seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan masih belum teratasi.
- Kehilangan kedaulatan dalam pengambilan keputusan: Negara-negara harus mengikut kebijakan yang sering kali dipengaruhi oleh kelompok atau negara besar. Adapun yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.
- Kesenjangan antara negara maju dan berkembang: Penerapan standar yang sama untuk semua negara dapat memperlebar jurang kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin. Karena negara-negara maju memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengikuti kebijakan ini, sementara negara berkembang sering kali berjuang dengan tantangan yang lebih besar.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Mempertimbangkan Kepentingan Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin besar. Menurutnya, negara harus lebih berhati-hati dalam menerima dan mengimplementasikan agenda global yang tidak sesuai dengan kondisi domestik.
“Ketika agenda global dipaksakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Negara kehilangan kontrol untuk melindungi rakyat dan mengatur pembangunan yang sesuai dengan kedaulatan mereka. Proyek kemanusiaan yang mulia bisa menjadi alat kontrol yang mengurangi ruang untuk keputusan yang demokratis,” ujar Rinto Setiyawan.
Solusi untuk Menyeimbangkan Agenda Global dan Kedaulatan Nasional
Agar agenda global tidak justru merugikan kedaulatan negara dan keadilan sosial, beberapa langkah strategis perlu diambil:
1. Penilaian Dampak Kritis terhadap Kebutuhan Lokal
Setiap agenda global yang akan diterapkan harus melalui penilaian dampak yang mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan domestik dan tidak mengabaikan prioritas rakyat.
2. Menjaga Kedaulatan dalam Pengambilan Keputusan
Penting untuk memastikan bahwa kebijakan internasional yang diadopsi negara harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Negara harus memiliki hak penuh untuk memilih solusi yang paling tepat bagi rakyatnya.
3. Mendorong Diskusi dan Partisipasi Publik
Proses pembuatan kebijakan internasional harus melibatkan lebih banyak diskusi antara negara-negara dan masyarakat sipil. Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mendukung kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kedaulatan negara.
4. Menyeimbangkan Prioritas Global dan Nasional
Kebijakan global harus seimbang dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan untuk rakyat. Negara harus berusaha menjaga fleksibilitas dalam kebijakan yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan situasi domestik.
Penutup
Agenda isu global dengan berbagai tujuannya yang mulia, jika tidak diterima dengan pertimbangan yang matang, bisa berisiko mengorbankan keadilan sosial dan kedaulatan negara. Negara harus mampu menavigasi tantangan ini dengan bijak. Memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan tidak hanya menjadi instrumen kontrol yang menguntungkan negara atau kelompok tertentu. Negara tetap harus berpegang pada mandat dasarnya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.
