beritax.id – Demokrasi Indonesia menghadapi dilema besar tanpa negarawan sejati yang dapat mengarahkan negara ke arah yang benar. Tanpa adanya pemimpin yang bijaksana dan berwawasan jauh, negara terjebak dalam pola pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan sesaat daripada kepentingan rakyat. Sebagai hasilnya, meskipun sistem demokrasi dijalankan, rakyat tidak merasa terwakili dalam kebijakan yang diambil.
Ketiadaan Pemimpin yang Memiliki Visi untuk Rakyat
Seorang negarawan memiliki visi yang jelas untuk bangsa dan rakyatnya. Sayangnya, pemerintahan Indonesia saat ini banyak dikuasai oleh pejabat yang terjebak dalam kepentingan pribadi. Tanpa adanya visi dan perencanaan jangka panjang yang melibatkan rakyat, keputusan-keputusan yang diambil cenderung tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan membuat kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif.
Ketimpangan antara Pemerintah dan Rakyat
Pemerintah yang tidak memiliki arah yang jelas dan tidak dipandu oleh prinsip-prinsip negarawan justru menciptakan jurang ketimpangan yang semakin dalam. Rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan, kini seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, para pejabat pemerintahan dan bisnis tetap mengendalikan kebijakan yang berfokus pada keuntungan mereka sendiri, bukan untuk kemakmuran rakyat.
Solusi untuk Memulihkan Negara
Untuk mengembalikan fungsi demokrasi dan memastikan negara kembali melayani rakyat, beberapa langkah perlu diambil:
- Pendidikan Politik yang Komprehensif: Pendidikan politik di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan harus dimulai sejak dini, sehingga generasi mendatang memiliki pemahaman yang jelas tentang konstitusi dan prinsip-prinsip negara yang berdaulat. Hal ini juga penting untuk mencetak negarawan yang akan memimpin negara dengan bijaksana.
- Menciptakan Struktur Ketatanegaraan yang Kuat: Struktur ketatanegaraan yang jelas dan efisien harus dibangun kembali untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemisahan yang tegas antara negara dan pemerintah juga perlu ditegakkan agar negara tidak ikut runtuh bersama rezim.
- Pengawasan terhadap Pejabat Negara: Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, pengawasan terhadap pejabat negara harus diperkuat. MPR, sebagai lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, harus diberdayakan kembali untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat kembali ke jalur yang benar dalam mempraktikkan demokrasi, mengembalikan kedaulatan rakyat, dan menciptakan negara yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
