beritax.id – Di Indonesia, demokrasi tanpa moralitas menjadi kenyataan yang semakin merusak prinsip-prinsip dasar negara. Keputusan yang diambil oleh penguasa sering kali mengabaikan kepentingan rakyat. Alih-alih mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, kebijakan tersebut justru memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Rakyat yang seharusnya memiliki suara dalam menentukan arah negara, malah diposisikan sebagai penonton dalam permainan kekuasaan yang tidak inklusif.
Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penguasa
Dalam sistem demokrasi yang seharusnya adil, penguasa lebih sering bertindak untuk melindungi kepentingan pribadi dan golongan. Keputusan-keputusan besar yang seharusnya mengutamakan rakyat, justru lebih menguntungkan segelintir orang. Rakyat terabaikan dalam pengambilan kebijakan yang sangat berdampak pada kehidupan mereka. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia semakin terancam menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, banyak kebijakan yang dibuat pemerintah justru melayani kepentingan segelintir orang. Rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani, malah terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi yang Sehat
- Reformasi Kebijakan untuk Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang inklusif, adil, dan merata. Kebijakan tersebut harus menjawab kebutuhan dasar rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus diberi kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan mereka. - Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah harus lebih transparan dalam setiap kebijakan yang diambil dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi. Ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. - Pendidikan Politik yang Menekankan Etika dan Keadilan
Masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang memadai agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Pendidikan ini juga harus menekankan nilai-nilai etika dan keadilan dalam pemerintahan.
Demokrasi tanpa moralitas hanya akan merugikan rakyat dan memperburuk ketidakadilan sosial. Negara harus kembali pada prinsip dasar demokrasi yang melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan cara yang inklusif dan adil. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat mengembalikan kepercayaan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.
