beritax.id – Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemilu seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan perubahan. Namun, demokrasi tanpa moralitas di Indonesia telah menghambat upaya ini. Pemilu, yang seharusnya mencerminkan suara rakyat, malah seringkali hanya menjadi ajang untuk memperkuat kekuasaan pejabat dan penguasa. Hasilnya, ketidakadilan sosial tetap berlanjut, bahkan semakin memburuk, karena pemimpin yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyat.
Proses Pemilu yang Tidak Mengubah Ketidakadilan
Pemilu di Indonesia sering kali dijadikan sarana untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Meskipun pemilu memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka, proses ini kerap tidak mengubah struktur ketidakadilan sosial yang ada. Rakyat yang menginginkan perubahan seringkali terjebak dalam pilihan antara dua pilihan yang sama-sama tidak mewakili kebutuhan mereka.
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menekankan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kenyataannya, tugas-tugas ini sering terabaikan, terutama dalam konteks pemilu. Pemimpin yang terpilih lebih sering mengabaikan kebutuhan rakyat dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Negara tidak lagi berfungsi untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih untuk melanggengkan kekuasaan yang tidak adil.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi dan Pemilu
- Reformasi Sistem Pemilu
Pemerintah perlu merombak sistem pemilu untuk memastikan bahwa proses pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan tidak hanya menguntungkan penguasa. Pemilu harus menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan keadilan sosial. - Meningkatkan Keterlibatan Rakyat dalam Proses Pemerintahan
Rakyat harus diberdayakan untuk berperan lebih aktif dalam proses pemerintahan, mulai dari perencanaan kebijakan hingga pengawasan kebijakan yang diambil. Partisipasi rakyat yang lebih luas akan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan mereka. - Penguatan Etik
Kekuasaan harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang tinggi, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pemimpin yang terpilih harus mampu menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat. - Pendidikan Politik yang Menekankan Keadilan Sosial
Masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang memadai, sehingga mereka lebih memahami hak-hak mereka dalam demokrasi dan dapat membuat pilihan yang lebih baik saat memilih pemimpin. Pendidikan ini juga harus menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
Kesimpulan
Demokrasi tanpa moralitas merusak prinsip dasar pemilu dan menghambat upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintah harus melakukan reformasi sistem pemilu dan memperkuat partisipasi rakyat untuk memastikan bahwa proses demokrasi benar-benar menciptakan perubahan yang positif. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat demi kesejahteraan bersama.
