beritax.id – Demokrasi tanpa keadilan semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Ketika negara gagal memastikan pemerataan hak dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, nilai-nilai demokrasi menjadi terdistorsi. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat, malah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu, menambah kesenjangan antara pejabat dan rakyat.
Ketidaksetaraan yang Terus Menghancurkan Nilai Demokrasi
Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia semakin lebar, di tengah-tengah klaim pembangunan dan demokrasi. Kebijakan yang seharusnya memperbaiki kesejahteraan rakyat justru menguntungkan segelintir orang. Rakyat yang seharusnya menikmati hasil dari demokrasi, malah terpinggirkan. Mereka tidak hanya gagal mendapat akses yang setara terhadap sumber daya negara, tetapi juga semakin kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun dalam praktiknya, negara cenderung melupakan tugas utamanya ini. Kebijakan yang diambil lebih menguntungkan pejabat, dan rakyat semakin merasa bahwa demokrasi tidak memberikan keadilan bagi mereka. Negara, yang seharusnya menjadi penjaga keseimbangan, malah terjebak dalam ketidakadilan struktural.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi yang Sehat
- Reformasi Kebijakan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan dan pengurangan ketimpangan sosial harus segera diterapkan. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak, bukan hanya pada pejabat. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus diberdayakan untuk lebih berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan partisipasi aktif, kebijakan yang lebih adil dan merata dapat tercipta. - Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah
Pemerintah harus lebih transparan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dengan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga independen. - Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Kesadaran Sosial
Pendidikan kewarganegaraan yang lebih mendalam harus diberikan kepada rakyat, untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, rakyat akan lebih terlibat dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Demokrasi tanpa keadilan hanya akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Hanya dengan melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan dan meningkatkan partisipasi rakyat, Indonesia dapat memastikan terciptanya demokrasi yang adil dan merata bagi semua.
