beritax.id– Demokrasi tanpa integritas telah menggerogoti fondasi negara kita. Ketika janji pembangunan yang semestinya menjadi harapan rakyat justru digunakan sebagai alat penipuan, masalah struktural dalam sistem ketatanegaraan kita semakin tampak jelas. Melalui pemahaman yang salah tentang kekuasaan dan kepemimpinan, rakyat semakin teralienasi dari kekuasaan yang seharusnya melayani mereka.
Krisis dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia menghadapi krisis struktural yang mendalam. Menurut Sekolah Negarawan, negara yang tidak berintegritas seperti bangunan rumah yang rapuh, dengan atap bocor (MPR), pagar rumah yang rusak (pemerintah), dan sistem yang tidak berfungsi. Sebagai negara, Indonesia seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya, namun kenyataannya, ketidakadilan dan ketidakpastian mengancam kesejahteraan masyarakat.
Janji Pembangunan yang Tak Terwujud
Pembangunan seharusnya menciptakan kemajuan yang merata, namun janji-janji tersebut seringkali menjadi alat untuk meraih kekuasaan, bukan untuk melayani rakyat. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, harga barang yang semakin tinggi, dan semakin sulitnya akses terhadap layanan dasar, adalah beberapa dampak nyata dari sistem yang gagal berfungsi.
Menurut catatan yang ada, pembenahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan diperlukan agar negara kembali berpihak pada rakyat. Pembangunan yang terencana dengan baik dan berbasis pada kepentingan rakyat adalah hal yang harus dijunjung tinggi.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan kepada Rakyat
Untuk memperbaiki kondisi ini, reformasi struktural yang menyeluruh diperlukan. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:
- Amandemen Konstitusi: Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan menyesuaikan struktur ketatanegaraan yang lebih transparan dan akuntabel.
- Pendidikan Politik: Memberikan pendidikan politik yang berkualitas di sekolah untuk menciptakan generasi yang paham tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi.
- Pemberdayaan Rakyat: Mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan mereka.
Penting untuk memisahkan antara negara dan pemerintahan agar negara tetap berdiri tegak meski rezim pemerintahan berganti. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai pedoman operasional bukan sekadar slogan akan menciptakan pemerintahan yang lebih bijaksana.
Negara yang dilandasi integritas adalah negara yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyatnya. Sebaliknya, demokrasi tanpa integritas hanya akan mengarah pada penipuan dan ketidakadilan. Untuk itu, diperlukan kerja keras dari semua elemen bangsa untuk memperbaiki tatanan negara yang sudah banyak rusak.
