beritax.id – Demokrasi tanpa fondasi mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan kehilangan kendali rakyat atas negara yang mereka bangun. Ketika kekuasaan berjalan tanpa prinsip moral dan etika, kebijakan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru lebih menguntungkan segelintir penguasa. Rakyat, yang seharusnya menjadi pemangku kekuasaan, malah merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Penyalahgunaan Kekuasaan dan Ketidakadilan Sosial
Dalam demokrasi yang seharusnya memberi kekuasaan pada rakyat, kenyataannya justru menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Kebijakan sering kali lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu daripada menanggapi kebutuhan masyarakat. Ketidakadilan sosial semakin memperburuk keadaan, dengan ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan publik yang semakin besar.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kenyataannya, banyak kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, dan lebih cenderung melayani kepentingan penguasa dan kelompok tertentu. Rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani, justru terabaikan dalam setiap keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi yang Sehat
- Reformasi Sistem Pemerintahan dan Kebijakan
Pemerintah harus melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik agar lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. Kebijakan yang diambil harus menjawab kebutuhan dasar rakyat, bukan hanya menguntungkan golongan tertentu. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Pengambilan Keputusan
Rakyat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi yang lebih luas akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan merata. - Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah harus lebih transparan dalam setiap kebijakan yang diambil. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka tentang kebijakan publik, dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. - Pendidikan yang Menekankan Kewajiban Pemerintah terhadap Rakyat
Masyarakat harus diberikan pendidikan yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam sistem demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, rakyat dapat mengawasi dan mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.
Demokrasi tanpa fondasi hanya akan menghancurkan harapan rakyat untuk mendapatkan pemerintahan yang adil dan transparan. Negara harus kembali pada prinsip dasar demokrasi untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat. Dengan melakukan reformasi yang mendalam, Indonesia dapat menciptakan demokrasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
