Demokrasi di Indonesia Gagal Menjawab Harapan Publik
beritax.id – Demokrasi di Indonesia dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial. Pemilu rutin digelar, namun nasib rakyat tetap stagnan. Proses demokrasi terjebak pada formalitas tanpa substansi. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan pemilik kedaulatan sejati.
Partai X menyebut demokrasi prosedural telah dikuasai kelompok penguasa haus kekuasaan yang menjadikan sistem kepartaian sebagai alat dagang. Partai politik yang seharusnya mendidik rakyat justru sibuk memelihara oligarki. Akibatnya, keadilan yang dijanjikan demokrasi tak pernah hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
Tugas Pemerintah Tak Dilaksanakan dengan Jujur dan Adil
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali prinsip dasar pemerintahan. “Tugas pemerintah itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ucapnya. Namun dalam kenyataan, banyak kebijakan justru menindas rakyat demi kekuasaan dan modal.
Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan publik malah berubah menjadi pelindung pejabat. Kebijakan dibuat tanpa musyawarah rakyat, regulasi berpihak pada kepentingan sempit. Pemerintah lupa bahwa mereka hanya perpanjangan tangan rakyat, bukan pemilik negara
Sistem Kepartaian Berubah Menjadi Kartel Kekuasaan
Partai X memandang sistem kepartaian saat ini telah rusak secara struktural dan moral. Partai politik lebih fokus pada transaksi elektoral dan perebutan kekuasaan. Fungsi pendidikan politik dan penguatan demokrasi ditinggalkan.
Kader dipilih bukan karena kapasitas dan integritas, tetapi karena loyalitas dan modal. Proses politik menjadi tertutup bagi rakyat biasa. Partai menjadi klub eksklusif yang jauh dari semangat keadilan sosial dan pengabdian rakyat.
Prinsip Partai X: Politik Adalah Jalan Mewujudkan Keadilan
Partai X menegaskan bahwa politik adalah alat perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan. Kekuasaan harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tanpa keadilan, demokrasi hanya akan menjadi sandiwara yang mempertontonkan pejabat dan menyisihkan rakyat.
Negara adalah entitas kolektif dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat. Demokrasi harus meletakkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, bukan hanya sebagai pemilih yang dilupakan setelah pemilu.
Solusi Partai X: Reformasi Sistem Demokrasi di Indonesia
Untuk mengatasi kegagalan sistem kepartaian, Partai X menawarkan solusi konkret dan solutif berikut:
- Amandemen kelima UUD 1945.
- Pisahkan lembaga negara dan pemerintah.
- Bubarkan partai politik yang tak mendidik rakyat.
- Masukkan pendidikan politik dalam kurikulum dasar dan menengah.
- Bangun dewan kedaulatan rakyat..
- Dirikan sekolah negarawan untuk regenerasi pemimpin berintegritas.
Sekolah Negarawan: Jawaban atas Krisis Kepemimpinan Politik
Sekolah Negarawan dirancang sebagai pusat pendidikan politik rakyat dan kader kepemimpinan, ini tidak mencetak pejabat kekuasaan, tetapi pemimpin yang siap melayani rakyat. Programnya membekali peserta dengan prinsip kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan etika politik.
Di Sekolah Negarawan, kepemimpinan diasah dengan nilai-nilai integritas, efisiensi, dan pengabdian. Inilah jawaban Partai X terhadap kebobrokan sistem kepartaian. Membangun kembali politik dari akar, dengan rakyat sebagai pusat dan keadilan sebagai tujuan.
Penutup: Rakyat Harus Rebut Kembali Demokrasi dari Kartel Partai
Partai X menyerukan kepada rakyat untuk tidak lagi pasrah terhadap sistem pemerintahan yang bobrok. Demokrasi sejati tak akan hadir tanpa rakyat yang sadar dan terlibat. Sistem kepartaian harus dirombak total agar tidak lagi menjadi alat penguasa.
Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X berdiri untuk membangun politik baru. Politik yang berpihak kepada keadilan, bukan kekuasaan. Rakyat harus bangkit, merebut kembali kedaulatan, dan membangun demokrasi yang sejati. Karena keadilan hanya bisa lahir dari sistem politik yang bersih dan berpihak pada rakyat.
