beritax.id – Gelombang protes massa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser kini berhadapan dengan aksi tandingan. Ratusan warga di Kecamatan Sukolilo justru mendukung Sudewo tetap menjabat hingga akhir masa periode. Mereka menggelar aksi di lapangan Desa Gadudero, dengan spanduk dukungan dan deklarasi setia pada Sudewo.
Aksi dukungan ini muncul setelah kontroversi kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang sempat memicu kemarahan rakyat. Sudewo memang telah mencabut kebijakan tersebut dan meminta maaf, tetapi gelombang penolakan kepemimpinannya belum surut.
Partai X: Pembangunan Harus Adil dan Merata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara bukan hanya membangun, melainkan juga melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. “Pembangunan bukan sekadar infrastruktur di satu wilayah, tetapi pemerataan yang menjamin kesejahteraan semua rakyat,” ujarnya.
Partai X mengingatkan, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah pelayan yang diberi mandat untuk bekerja secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan bersama.
Sudewo memang dijuluki sebagian pendukungnya sebagai bapak pembangunan, khususnya di Sukolilo. Namun, Partai X menilai pembangunan yang hanya dinikmati satu wilayah bukan kepemimpinan negarawan sejati. Negarawan adalah sosok yang visioner, bijaksana, dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya pendukungnya.
Kebijakan publik tidak boleh berkonfrontasi dengan rakyat. Seorang pemimpin seharusnya mengayomi, menenangkan, dan mencari solusi, bukan menantang rakyat yang menolak kebijakan tidak adil.
Menurut Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berfungsi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan. Rakyat adalah raja, sementara pejabat hanyalah pelayan negara.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar kegaduhan seperti di Pati tidak berulang. Pertama, perlunya musyawarah kenegarawanan yang melibatkan kaum intelektual, agama, budaya, dan TNI/Polri untuk merumuskan visi kebangsaan baru. Kedua, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar negara tidak runtuh bersama rezim. Ketiga, pendidikan politik di sekolah agar rakyat memahami hak kedaulatannya.
Selain itu, Partai X menekankan perlunya reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak bisa dibeli. Transformasi birokrasi digital juga mendesak dilakukan untuk memutus rantai korupsi dan praktik manipulatif di daerah.
Partai X menegaskan, pembangunan yang sejati bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Rakyat Pati berhak menikmati kepemimpinan yang adil, bukan sekadar jargon pembangunan. Seperti prinsip Partai X, negara harus berdiri kokoh melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara setara, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok.
