beritax.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih atas kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI, Komnas HAM, dan KPAI. Dalam pernyataannya, Dedi menyebut dirinya “mungkin dianggap kementerian” karena mendapat sorotan seperti mitra kerja kementerian. Ia juga merespons julukan “Gubernur Lambe Turah” dari anggota Komisi X DPR, seraya membantah narasi kebijakan vasektomi untuk UMKM.
Namun pernyataan tersebut menuai sorotan publik. Ketika pemimpin daerah merasa disamakan dengan kementerian, itu bukan sekadar candaan. Melainkan cerminan dari pendekatan populis yang makin menjauhkan makna substansial dari pelayanan publik yang adil dan berintegritas.
Integritas Pemimpin Bukan Dilihat dari Gaya Bicara seperti Kementerian
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas pemerintah itu tiga. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Jika yang diutamakan hanya gimmick dan popularitas, rakyat hanya menjadi objek narasi, bukan subjek pembangunan,” tegas Rinto.
Menurutnya, pemerintah harus membuktikan komitmennya pada substansi, bukan simbol. “Mengaku menerima kritik, tetapi justru mereduksi kritik sebagai guyonan,” ujar Rinto. Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah koreksi jalan, bukan bahan konten.
Prinsip Partai X: Integritas, Kebangsaan, dan Kepemimpinan Visioner
Partai X menekankan bahwa pemimpin bukan sekadar pengelola opini publik, tapi negarawan berkarakter. Menurut dokumen prinsip Partai X, negarawan harus bijaksana, visioner, dan ahli dalam ilmu pemerintahan.
Bukan hanya populer, tapi harus jujur, adil, dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat. Dalam doktrin Partai X, pemerintah bukan pemilik kekuasaan, tapi pelayan rakyat TKI dalam negeri.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Reformasi Kepemimpinan
Untuk mengatasi krisis integritas dan kepemimpinan gaya panggung, Partai X mendorong reformasi melalui penguatan pendidikan politik sejak dasar. Sekolah Negarawan, inisiatif X Institute, menjadi ruang pendidikan kepemimpinan yang membentuk karakter, bukan hanya pencitraan.
“Pendidikan kebangsaan harus melatih kepemimpinan berintegritas, bukan mendandani retorika populis,” kata Rinto. Sekolah Negarawan bukan ruang basa-basi, tapi pusat pembentukan pemimpin rakyat yang cakap dan amanah.
Partai X menyerukan agar semua kepala daerah kembali kepada substansi pemerintahan. Publik tidak menuntut candaan atau komentar viral. Tapi minta kebijakan adil dan etis.
“Pemerintahan ini bukan panggung hiburan. Pemimpin yang baik bukan yang lucu, tapi yang mampu melindungi rakyat dengan kebijakan konkret dan bersih,” tutup Rinto Setiyawan.
