beritax.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/7/2026). Salah satu pejabat yang hadir adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto. Brian menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun, ia telah menyiapkan sejumlah data mengenai kesiapan program kampus dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya melalui kajian dan penelitian berbasis data.
Menurut Brian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan universitas dalam mendukung program strategis pemerintah. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dukungan melalui riset, kajian akademik, serta penyediaan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan. Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat hubungan antara dunia pendidikan tinggi dengan agenda pembangunan nasional. Namun, keterlibatan kampus tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan data, melainkan harus mampu menghasilkan solusi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Prayogi R Saputra: Ilmu Pengetahuan Harus Menjadi Instrumen Pelayanan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurut Prayogi, pendidikan tinggi memiliki posisi strategis dalam membantu negara menjalankan fungsi tersebut karena kampus merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia. “Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi tempat menghasilkan kajian atau laporan. Ilmu pengetahuan harus menjadi alat negara untuk menyelesaikan persoalan rakyat, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi, hingga pembangunan daerah,” ujar Prayogi.
Ia menilai keterlibatan kampus dalam program pemerintah merupakan langkah positif apabila diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar sinergi pemerintah dan perguruan tinggi tidak berhenti pada pengumpulan data semata. “Data penting sebagai dasar keputusan, tetapi rakyat membutuhkan hasil nyata. Pemerintah harus memastikan riset dan kajian tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung,” katanya.
Kritis: Jangan Jadikan Kampus Sekadar Penyedia Data Pemerintah
Prayogi menilai penggunaan data dalam penyusunan kebijakan merupakan kebutuhan penting dalam pemerintahan modern. Kebijakan tanpa basis data berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab persoalan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi perguruan tinggi lebih luas daripada sekadar menyediakan angka atau laporan penelitian.
Menurutnya, kampus harus menjadi ruang lahirnya solusi yang dapat diterapkan, bukan hanya menjadi pelengkap administrasi kebijakan pemerintah. “Negara membutuhkan universitas yang mampu memberikan terobosan, bukan hanya memberikan rekomendasi yang berhenti di meja birokrasi,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah memperkuat mekanisme agar hasil penelitian perguruan tinggi dapat terhubung langsung dengan program pembangunan nasional.
Objektif: Kolaborasi Kampus dan Pemerintah Membutuhkan Arah yang Jelas
Pemerintah menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung program strategis nasional. Melalui kajian dan penelitian, universitas dapat membantu memastikan kebijakan dibuat berdasarkan informasi yang valid. Brian Yuliarto sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan pemerintah memiliki dukungan data yang kuat. Selain itu, Brian menjelaskan bahwa keterlibatan kampus diarahkan untuk membackup berbagai program strategis pemerintah melalui kajian dan riset. Prayogi menilai kolaborasi tersebut perlu dibangun dengan prinsip keseimbangan.
Pemerintah perlu memberikan ruang kebebasan akademik kepada perguruan tinggi, sementara kampus juga harus memastikan hasil kajian memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.”Hubungan pemerintah dan kampus harus menjadi kemitraan strategis. Pemerintah mendapatkan dasar kebijakan yang kuat, sementara masyarakat mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan,” katanya.
Prinsip Partai X: Negara Harus Menggunakan Ilmu Pengetahuan untuk Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan negara sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bersama dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prinsip tersebut, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penerapan ilmu pengetahuan dalam pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip:
- Berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga kebijakan tidak hanya memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi menyelesaikan persoalan masyarakat.
- Efektif dan efisien, agar sumber daya negara digunakan untuk menghasilkan manfaat maksimal.
- Transparan dan akuntabel, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
- Berbasis keadilan, agar pembangunan dan inovasi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Prayogi, pendidikan tinggi harus menjadi bagian dari upaya negara menjalankan fungsi perlindungan, pelayanan, dan pengaturan terhadap rakyat.
Solutif: Empat Langkah Memastikan Kampus Memberikan Dampak Nyata
1. Hubungkan Riset Kampus dengan Kebutuhan Masyarakat
Prayogi mendorong pemerintah agar setiap kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki target yang jelas. Penelitian tidak boleh hanya menghasilkan dokumen akademik, tetapi harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata masyarakat. Misalnya, riset mengenai pangan, energi, teknologi, kesehatan, dan ekonomi harus memiliki jalur implementasi yang jelas.
2. Bentuk Sistem Kolaborasi Pemerintah-Kampus yang Berkelanjutan
Menurut Prayogi, kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi tidak boleh bersifat sementara atau hanya mengikuti proyek tertentu. Diperlukan sistem nasional yang menghubungkan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas riset perguruan tinggi. Dengan demikian, kampus dapat menjadi mitra strategis dalam perencanaan maupun evaluasi kebijakan.
3. Pastikan Kebijakan Berbasis Data Sekaligus Berbasis Dampak
Prayogi menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting dalam pemerintahan, tetapi keberhasilan kebijakan tetap harus diukur dari dampaknya kepada masyarakat. “Ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya memiliki data yang lengkap, tetapi apakah kebijakan tersebut mampu memperbaiki kehidupan rakyat,” ujarnya.
4. Perkuat Peran Kampus dalam Mencetak Pemimpin Masa Depan
Selain menghasilkan penelitian, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membangun sumber daya manusia berkualitas. Prayogi menilai kampus harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Partai X bahwa penyelenggaraan negara harus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
Penutup: Ilmu Pengetahuan Harus Berakhir pada Kesejahteraan Rakyat
Keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung program pemerintah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas kebijakan nasional. Namun, sinergi tersebut harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak berhenti pada laporan dan kajian, melainkan menghasilkan solusi yang dapat dirasakan masyarakat. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menggabungkan kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan kepentingan rakyat dalam satu tujuan. “Data membantu pemerintah mengambil keputusan, tetapi keberhasilan negara ditentukan oleh seberapa besar keputusan itu memberikan manfaat bagi rakyat,” tutup Prayogi.
