beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Peringatan ini disampaikan setelah PPATK menemukan anomali penerima bansos, termasuk pegawai BUMN dan penerima dengan saldo puluhan juta rupiah. Puan mengingatkan, data yang akurat dan terkini harus menjadi pegangan pemerintah sebelum mengubah atau melanjutkan program bantuan. Menurutnya, verifikasi detail adalah kunci agar kebijakan sosial tepat sasaran dan berpihak pada rakyat yang berhak.
PPATK mencatat adanya 78 ribu penerima bansos yang terindikasi aktif bermain judi online. Selain itu, 27.932 pegawai BUMN, ribuan dokter, eksekutif, dan penerima dengan saldo di atas Rp50 juta ditemukan dalam daftar penerima. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, temuan ini harus ditindaklanjuti Kemensos melalui verifikasi ulang dan pemeriksaan lapangan. Anomali ini menunjukkan kelemahan data terpadu yang menjadi dasar penyaluran bansos.
Partai X: Data Akurat, Hak Rakyat Terjaga
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menegaskan, kesalahan data berpotensi merampas hak rakyat yang benar-benar membutuhkan. “Jika data salah, sasaran bantuan meleset, dan yang dirugikan adalah rakyat” tegasnya.
Partai X menegaskan pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Kebijakan harus berbasis data valid, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial. Negara wajib memastikan seluruh sumber daya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir kelompok. Pengelolaan bansos adalah ujian integritas dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Solusi Partai X untuk Akurasi Data Bansos
Pertama, membangun Sistem Data Terpadu Nasional yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemutakhiran berkala. Kedua, melibatkan lembaga independen dalam audit penerima bansos untuk mencegah manipulasi. Ketiga, menerapkan verifikasi lapangan berlapis sebelum penyaluran bantuan. Keempat, membuka kanal pengaduan publik yang mudah diakses untuk melaporkan penerima bansos yang tidak layak. Kelima, memastikan seluruh proses transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat.
