beritax.id – Kebijakan penghapusan bonus tahunan atau tantiem bagi dewan komisaris BUMN yang diterapkan Danantara Indonesia diklaim menghemat dana hingga US$500 juta per tahun. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut langkah itu diambil setelah membandingkan praktik di negara ASEAN dan dunia. Rosan mengatakan, Indonesia perlu menyesuaikan standar remunerasi agar efisien dan sejalan dengan tata kelola global. Presiden Prabowo Subianto pun mendukung kebijakan tersebut dengan alasan menghapus praktik pengelolaan BUMN yang dinilai tidak masuk akal.
Efisiensi yang Tak Menyentuh Akar Keadilan
Partai X memandang kebijakan penghapusan tantiem ini memang tampak efisien di permukaan, namun gagal menjawab masalah utama. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai efisiensi itu belum menyentuh akar persoalan ketimpangan ekonomi dan beban rakyat.
“Negara memang perlu hemat, tapi hematnya bukan di lingkaran korporasi, melainkan dalam pengelolaan uang rakyat,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa tugas negara bukan sekadar menghemat, melainkan memastikan hasil efisiensi kembali ke kesejahteraan publik.
Menurutnya, penghapusan tantiem belum berarti apa-apa jika laba BUMN tetap tidak dirasakan rakyat.
Tata Kelola BUMN Harus Berpihak pada Publik, Bukan Pejabat
Partai X menilai efisiensi korporasi negara tidak boleh berhenti pada angka neraca keuangan. Yang perlu diperbaiki adalah struktur pengawasan, budaya rente, dan transparansi manfaat ekonomi bagi masyarakat. BUMN tidak boleh menjadi tempat parkir kekuasaan atau proyek. Reformasi BUMN harus berorientasi pada pelayanan publik dan kedaulatan ekonomi nasional.
“Rakyat sudah lama menjadi penonton di panggung korporasi negara. Efisiensi tanpa redistribusi hanyalah kosmetik,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X: Ekonomi Negara Harus untuk Kesejahteraan Rakyat
Partai X menegaskan bahwa negara bukan perusahaan yang mengejar laba, melainkan sistem untuk melindungi dan melayani rakyat. Setiap kebijakan ekonomi negara harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam pandangan Partai X, efisiensi negara harus berlandaskan moral pelayanan publik, bukan sekadar kalkulasi korporasi. Hemat negara harus berarti hemat penderitaan rakyat, bukan hemat di atas tumpukan bonus pejabat. BUMN harus menjadi lokomotif kemandirian ekonomi nasional, bukan alat memperkaya segelintir pejabat yang menguasai jabatan strategis.
Solusi Partai X: Reformasi BUMN Berbasis Kepemilikan Publik
Partai X menawarkan solusi nyata untuk mengembalikan arah BUMN kepada rakyat. Pertama, membangun model kepemilikan publik dalam BUMN, di mana sebagian laba perusahaan dialokasikan langsung untuk program rakyat, seperti pangan, energi, dan pendidikan. Kedua, memperkuat sistem audit terbuka dan partisipatif, agar publik dapat mengawasi penggunaan dana dan kebijakan bonus di BUMN. Ketiga, menata ulang sistem rekrutmen komisaris dan direksi agar berbasis kompetensi dan bebas dari kepentingan. Keempat, menjadikan efisiensi BUMN sebagai sarana menurunkan harga kebutuhan rakyat, bukan sekadar laporan korporatif untuk kepuasan investor. Menurut Partai X, efisiensi sejati bukanlah penghapusan angka bonus, melainkan pembenahan struktur ekonomi agar berpihak pada kepentingan rakyat.
Kebijakan penghapusan tantiem hanyalah langkah administratif tanpa makna sosial bila tidak mengubah orientasi ekonomi negara. Partai X menegaskan, rakyatlah yang harus menjadi pusat dari setiap reformasi BUMN. Efisiensi sejati adalah ketika negara mampu menyalurkan manfaat ekonomi secara merata, bukan hanya menghitung penghematan di atas kertas. BUMN harus kembali menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat bukan sarang keuntungan pejabat birokrasi dan korporasi.
