beritax.id – Wakil Kepala BP Haji Dahnil Azhar Simanjuntak menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk Kementerian Haji dan Umrah berisi orang berintegritas. Menurut Dahnil, transformasi ini tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. “Pak Presiden menginginkan institusi ini wajahnya integritas dan kompetensi,” ujar Dahnil di Kantor Kemenag, Jakarta.
Dahnil menyebut kasus-kasus haji sebelumnya menuntut pembenahan serius. Pemerintah ingin memastikan kesehatan jamaah lebih terjamin dengan manasik kesehatan. Program ini akan menggandeng Persatuan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi). Selain itu, SOP kesehatan haji akan diubah lebih ketat agar jamaah tetap sehat sebelum berangkat.
Kritik Partai X
Namun, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara bukan sekadar membentuk kementerian baru. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya. Ia menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bisa saja penting, tetapi jangan sampai menutupi persoalan dasar rakyat lain.
Menurut prinsip Partai X, rakyat adalah raja dan pejabat hanyalah pelayan. Negara seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menambah struktur birokrasi. Transformasi kelembagaan tanpa menyentuh akar persoalan hanya membuat rakyat semakin kecewa.
Partai X menegaskan, negara bagaikan bus: rakyat adalah penumpang, sedangkan pemerintah hanyalah sopir. Jika sopir gagal mengantarkan rakyat pada tujuan, maka rakyat berhak mengevaluasi bahkan mengganti sopir. Analogi ini mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh semena-mena dengan kebijakan.
Solusi Partai X
Sebagai jalan keluar, Partai X mengajukan solusi agar pengelolaan haji benar-benar berpihak pada jamaah. Pertama, transparansi penuh biaya haji agar tidak ada kebocoran anggaran. Kedua, reformasi digital dalam pelayanan haji untuk memutus rantai pungutan liar. Ketiga, pendidikan kesehatan dan keagamaan berbasis masyarakat sebelum keberangkatan, sehingga jamaah lebih siap secara mental dan fisik.
Partai X menilai, integritas penting tetapi jangan berhenti di tataran simbolis. Kebijakan harus nyata melindungi jamaah dan menyejahterakan rakyat. Negara tidak boleh sibuk mempercantik wajah birokrasi, sementara rakyat masih terbebani biaya dan pelayanan yang tidak maksimal.
