beritax.id – Inspektorat Kemendagri memeriksa jajaran Setda Aceh Selatan terkait keberangkatan Bupati Mirwan saat bencana terjadi. Tim pemeriksa telah berada di Banda Aceh sejak kemarin untuk pemeriksaan administratif awal. Kapuspen Kemendagri memastikan Mirwan telah diperintahkan pulang oleh Mendagri Tito Karnavian. Mirwan disebut sedang transit di Kuala Lumpur sebelum menuju Banda Aceh.
Kemendagri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mirwan sesampainya di Banda Aceh. Jajaran Setda telah diperiksa lebih dulu untuk menilai aspek administratif kepergian tersebut. Wamendagri Bima Arya menjelaskan Mirwan tidak mengantongi izin perjalanan luar negeri. Ia menegaskan kepala daerah wajib mengikuti prosedur sebelum berangkat.
Bima menyebut kepala daerah harus menunda rencana pribadi saat wilayahnya membutuhkan perhatian penuh. Ia meminta pemimpin daerah fokus pada penanganan bencana. Kemendagri akan menurunkan inspektur khusus untuk memeriksa lebih dalam tindakan Bupati Mirwan. Sanksi akan ditentukan setelah hasil pemeriksaan disampaikan secara resmi.
Sikap Partai X: Kepemimpinan Tidak Boleh Abai
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan tiga tugas negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Rinto menilai tindakan Mirwan menunjukkan ketidakhadiran pemimpin pada situasi bencana. Ia menegaskan pemimpin daerah tidak boleh meninggalkan rakyat saat keadaan genting.
Partai X menegaskan setiap pejabat publik harus menjunjung tanggung jawab moral. Kepemimpinan harus mengutamakan kepentingan warga di atas agenda pribadi.
Partai X memandang etika publik sebagai dasar pelayanan negara. Bencana menuntut kehadiran penuh pemimpin untuk menjaga rasa aman warga.
Solusi Partai X untuk Penguatan Pengawasan
Partai X mendorong pembentukan sistem pengawasan perjalanan pejabat berbasis digital. Sistem ini memastikan izin perjalanan mudah diawasi secara real-time.
Partai X meminta Kemendagri memperkuat aturan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah. Prosedur harus tegas agar tidak disalahgunakan saat wilayah mengalami bencana.
Partai X mendesak pemerintah memberikan sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Penegakan aturan penting untuk menjaga integritas pemimpin daerah.
Rinto menegaskan kepastian hukum harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan publik. Ia menilai evaluasi tegas penting agar kasus serupa tidak terulang.
Penutup: Bencana Memerlukan Pemimpin yang Hadir Penuh
Partai X mengingatkan bahwa rakyat membutuhkan pemimpin yang siap saat bencana terjadi. Keputusan meninggalkan tugas merupakan pelanggaran etika publik.
Rinto menegaskan negara harus menjaga kepercayaan rakyat melalui tindakan tegas. Ia menilai evaluasi Kemendagri menjadi langkah penting menjamin kepemimpinan yang bertanggung jawab.
