beritax.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan distribusi pupuk bersubsidi tidak boleh dipersulit agar petani memperoleh akses cepat dan mudah. Dalam kunjungan ke program Cetak Sawah Rakyat dan Optimalisasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Siak, Riau, ia menegaskan komitmennya untuk mencabut izin pihak yang mempermainkan distribusi pupuk.
Mentan mengaku menemukan adanya indikasi penjualan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sangat merugikan petani dan membahayakan ketahanan pangan nasional. Meskipun tidak menyebutkan lokasi temuan, ia meminta seluruh aparat dan institusi terkait untuk turun langsung ke lapangan.
Mentan juga menekankan pentingnya akses irigasi yang adil. “Air dari alam adalah hak petani,” ujar Amran, yang meminta peran aktif Dandim, Kapolres, dan Kajari. Ia menginstruksikan Balai Wilayah Sungai segera memperbaiki saluran rusak agar produktivitas tidak terganggu. Di hadapan petani, Mentan menyampaikan pentingnya kehadiran negara secara konkret di lapangan.
Prayogi: Negara Harus Lindungi, Layani, dan Atur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyebut pernyataan Menteri Pertanian tidak boleh berhenti sebagai wacana. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Mafia pupuk adalah bukti kelalaian terhadap ketiganya,” tegasnya.
Prayogi menyebut negara gagal bila distribusi pupuk dikuasai segelintir penguasa yang mempermainkan harga. Ia mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh jalur distribusi pupuk dan air irigasi, mulai dari pusat hingga daerah. Negara, menurutnya, tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar yang merugikan petani.
Prinsip Partai X: Pemerintah untuk Keadilan Rakyat
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk melayani seluruh rakyat.
Wewenang tersebut harus dijalankan dengan transparansi dan efisiensi demi mewujudkan keadilan. Dalam konteks pupuk dan irigasi, Partai X menilai pemerintah gagal menjalankan prinsip itu jika masih ada petani kesulitan mendapat pupuk atau air.
Negara menurut Partai X adalah entitas yang berdaulat, berfungsi mengatur dan melindungi rakyatnya secara efektif, bukan menjadi penonton praktik mafia. Ketika air dan pupuk dikuasai penguasa atau korporasi, maka negara harus mengambil alih kontrol penuh demi keadilan petani.
Solusi Partai X: Reforma Agraria dan Distribusi Aset Produksi
Partai X menawarkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah harus menjalankan reforma agraria sejati dengan redistribusi lahan kepada petani kecil. Kedua, distribusi pupuk harus dikembalikan pada sistem koperasi petani yang transparan dan diawasi langsung oleh negara.
Ketiga, seluruh jalur irigasi harus dinasionalisasi dan dimasukkan ke dalam sistem pelayanan dasar yang tidak bisa dikomersialkan. Keempat, audit digital terhadap distribusi pupuk dan air perlu dilakukan secara berkala, serta diumumkan ke publik.
Kelima, semua program pertanian harus disusun bersama petani, bukan hanya penguasa teknokrat. Keadilan pertanian harus dimulai dari suara petani sendiri.
Partai X menegaskan, pertanian bukan sekadar proyek kekuasaan atau pembangunan, tapi masa depan bangsa. Jika pupuk dan air saja tak dapat diakses adil, maka swasembada pangan hanya akan jadi mimpi. Negara harus hadir sebagai pelindung dan pemberdaya petani, bukan makelar kepentingan industri.
Petani adalah subjek pembangunan yang harus ditempatkan paling depan dalam kebijakan negara. Negara kuat hanya bisa dibangun dari desa yang mandiri. Dan kemandirian itu dimulai dari lahan yang subur, pupuk yang terjangkau, serta air yang mengalir untuk semua.
