beritax.id – Sering kita dengar narasi kalau kita dijajah selama 350 tahun. Walaupun sekarang pemerintah dan sejarawan mulai merevisi angka itu, ya mungkin karena emang faktanya tidak seluruh nusantara dijajah selama itu. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting untuk kita bicarakan daripada sekadar durasi.
Tapi ada satu fakta menarik yang sempat dicatat di buku Max Havelaar. Di situ dibilang, sebenarnya Belanda itu kasih bayaran buat pribumi yang kerja paksa. Masalahnya, uang itu seringkali nggak sampai ke rakyat karena ‘disunat’ atau dikorupsi sama bupati-bupati kita sendiri saat itu.
Cuma, kita nggak akan bahas sejarah panjang lebar di sini. Poinnya adalah, pola ‘orang sendiri makan orang sendiri’ itu ternyata sudah ada dari dulu.
Nah, sekarang pertanyaannya… setelah 80 tahun merdeka, pola itu hilang atau malah makin parah?”
Kerusakan Alam yang Masif
“Coba kita lihat kondisi alam kita sekarang. Kalau dulu kita marah karena kekayaan alam diambil orang asing, sekarang kekayaan alam itu dirusak sama ‘tangan-tangan serakah’ bangsa sendiri.
Lihat faktanya. Gunung bukan cuma digunduli, tapi dikupas habis. Di Kalimantan dan Sulawesi contohnya, banjir bandang makin sering terjadi karena hutan yang dulu jadi resapan air, sekarang berubah jadi lubang tambang dan perkebunan sawit. Data dari Global Forest Watch bahkan mencatat kita kehilangan jutaan hektar hutan primer dalam beberapa tahun terakhir.
Belum lagi soal laut. Ingat polemik ekspor pasir laut yang dibuka lagi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023? Itu ironis banget. Di saat pulau-pulau kecil kita terancam tenggelam karena krisis iklim, pasirnya malah dikeruk buat memperluas daratan negara tetangga. Nelayan kita makin susah cari ikan, sementara ekosistem laut hancur.
Kerusakannya itu masif dan nyata. Rasanya, level keserakahan zaman sekarang ini udah jauh di atas zaman dulu.
Paradoks Pembangunan
Terus, hasilnya ke mana? Harusnya dengan alam sekaya ini, hidup kita enak. Tapi nyatanya, utang pemerintah sekarang sudah tembus di atas Rp 8.000 triliun. BUMN kebanyakan juga rugi. Bayangin, setiap tahun kita harus bayar bunga utangnya saja ratusan triliun rupiah. Uang yang harusnya bisa dipakai buat pendidikan atau kesehatan gratis, malah habis buat bayar bunga.
Infrastruktur dibangun, iya. Tapi kadang rasanya asal-asalan. Ingat kasus jalan rusak di Lampung yang viral sampai Presiden harus turun tangan? Atau kasus korupsi menara BTS 4G yang nilainya triliunan, tapi barangnya mangkrak di hutan?
Itu bukti nyata. Kenapa bisa gitu? Ya karena mentalitas ‘mencari untung’ tadi. Kualitas dikorbankan, spesifikasi diturunkan, asalkan ‘komisi’ pejabat aman.
Siapa Penjajah Sebenarnya?
Jadi, kalau boleh jujur, definisi ‘penjajah’ hari ini rasanya harus kita ubah. Penjajah itu bukan lagi orang asing yang bawa senjata. Penjajah hari ini adalah pengkhianat bangsa sendiri. Mereka yang sembunyi di balik jabatan, sembunyi di balik seragam dinas, tapi kerjanya mengeruk keuntungan pribadi dari negerinya sendiri.
ingat kasus mega-korupsi tata niaga timah? Kerugian negara, termasuk kerusakan lingkungan yang mereka buat, taksirannya tembus Rp 271 Triliun. Bayangkan, Rp 271 Triliun! Itu angka yang gila banget.
Uang sebanyak itu bisa dipakai membiayai jutaan anak sekolah atau BPJS gratis, tapi malah dimakan segelintir orang. Dan pelakunya siapa? Bukan VOC, tapi kolaborasi pejabat dan pengusaha kita sendiri.
Solusi
Terus solusinya apa? Ganti Presiden? Ganti pejabat? Udah berkali-kali kita ganti orang, tapi polanya sama aja. Kenapa? Karena sistemnya yang membiarkan mereka berkuasa secara ugal-ugalan.
Di negara ini, sistem operasi itu namanya UUD 1945. Dan hari ini, kita butuh update besar-besaran. Kita butuh Amandemen Kelima.
Kenapa Amandemen Kelima ini penting banget? Coba lihat sekarang. Kekuasaan Presiden itu kuat banget (executive heavy). Pengawasan dari DPR seringkali mandul karena mayoritas partai justru masuk koalisi pemerintah. Jadinya bukan check and balances, tapi ‘bagi-bagi kue’.
Akibatnya apa? Undang-undang yang ngerugiin rakyat bisa lolos semalam, pengawas negara jadi ompong, dan konflik kepentingan diwajarkan. Lewat Amandemen Kelima, kita harus pertegas lagi pembatasan kekuasaan. Jangan sampai Presiden punya celah buat jadi ‘Raja’ yang bisa ngatur hukum semaunya.
