beritax.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin sinergi dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan, sinergi ini bertujuan mendorong kebijakan inklusif, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Yusharto, penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sangat penting agar kebijakan daerah tidak mengulang kesalahan lama. Dengan analisis tepat, keputusan dapat lebih solutif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal.
BSKDN juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi analis kebijakan untuk menjawab kompleksitas masalah publik. Selain itu, pemanfaatan instrumen berbasis indeks seperti Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah didorong guna memperkuat daya saing daerah.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai langkah penguatan kapasitas analis kebijakan memang baik, tetapi rakyat menunggu hasil nyata. Ia mengingatkan, tugas negara ada tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, banyak kebijakan yang lahir tidak berpihak pada rakyat. Pelatihan dan lokakarya hanyalah awal. Tanpa implementasi konkret, rakyat tetap menderita akibat kebijakan yang tidak adil.
Rinto menekankan, negara harus memastikan hasil sinergi ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Jangan sampai kegiatan hanya menjadi formalitas tanpa dampak langsung. Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat.
Sejahtera menurut Partai X berarti rakyat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan publik tidak boleh sebatas laporan atau indeks, tetapi harus membawa manfaat langsung.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi strategis agar sinergi Kemendagri dan SKALA benar-benar bermanfaat bagi rakyat:
- Transformasi birokrasi digital. Kebijakan daerah harus berbasis data transparan agar rakyat dapat memantau langsung hasilnya.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Aturan harus memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat, bukan kepentingan pejabat.
- Musyawarah kenegarawanan nasional. Empat pilar bangsa harus dilibatkan dalam merumuskan kebijakan daerah agar inklusif dan adil.
- Pemaknaan ulang Pancasila. Kebijakan daerah harus menjunjung sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah. Agar kegagalan rezim tidak mengorbankan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Dengan langkah tersebut, Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh janji atau teori, melainkan kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan nyata.
Kolaborasi Kemendagri dan SKALA untuk memperkuat analis kebijakan adalah langkah awal. Namun, Partai X mengingatkan bahwa rakyat menunggu hasil yang nyata. Negara wajib hadir bukan hanya dengan lokakarya dan indeks, melainkan dengan kebijakan yang benar-benar melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
