Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Biaya politik yang semakin tinggi kini menjadi masalah mendalam dalam sistem demokrasi kita. Demokrasi, yang seharusnya menjadi jalan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah, kini terkendala oleh sistem politik yang dibangun tanpa arsitektur negara yang tepat. Proses seleksi pemimpin seharusnya dijalankan dengan efisien dan transparan demi mencapai kesejahteraan rakyat, namun kini sering kali lebih mengutamakan modal daripada integritas.
Sekolah Negarawan dan Partai Politik: Pendidikan Pemimpin dan Pejabat Pemerintahan
Dalam Sekolah Negarawan, politik bukanlah ajang mencari kekuasaan semata, melainkan sebuah sistem untuk mendidik calon negarawan yang bijaksana, berwibawa, dan berkomitmen pada kedaulatan rakyat. Negarawan dipilih karena visi, kapasitasnya untuk memimpin, dan integritasnya dalam mewujudkan keadilan sosial.
Berbeda dengan itu, Partai Politik berfungsi sebagai mesin seleksi untuk calon pejabat pemerintahan atau kepala pemerintahan. Namun, dalam sistem yang sangat berbiaya tinggi, Partai Politik seringkali memilih mereka yang mampu membayar biaya politik, bukannya yang paling kompeten atau berintegritas. Akibatnya, pemimpin yang terpilih lebih mirip dengan asisten rumah tangga yang hanya bekerja berdasarkan loyalitas dan modal. Bukannya negarawan yang mampu membawa negara pada kemajuan yang hakiki.
Demokrasi: Memilih Pejabat Pemerintahan Setelah Musyawarah dengan Negarawan
Dalam Demokrasi, proses pemilihan pejabat pemerintahan seharusnya dilaksanakan dengan prinsip musyawarah yang melibatkan para negarawan. Proses ini bertujuan untuk menyaring calon-calon yang benar-benar memiliki visi dan kemampuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi bukan sekadar memilih kepala pemerintahan (atau asisten rumah tangga negara) secara langsung. Melainkan harus melalui pembahasan yang melibatkan musyawarah dan evaluasi oleh negarawan atau kepala negara untuk memastikan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berkomitmen pada prinsip dasar negara.
Negara: Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah diberi kewenangan oleh rakyat untuk membuat kebijakan yang harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Namun, ketika biaya politik tinggi, kewenangan yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok elit. Pemerintah yang lahir dari sistem politik yang mahal tidak lagi bertindak sebagai pelayan rakyat. Tetapi lebih sebagai pengelola kompromi kekuasaan yang memprioritaskan stabilitas politik daripada kepentingan rakyat.
Politik dan Kejahatan Politik
Politik pada dasarnya adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dengan tujuan melayani rakyat dan mewujudkan kesejahteraan mereka. Namun, biaya politik tinggi menciptakan kejahatan politik penyimpangan dalam memperoleh dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup demi kepentingan sempit. Ketika kewenangan lebih banyak didapatkan melalui transaksi kekuasaan. Maka kejahatan politik menjadi sarana untuk memperkaya diri dan kelompok, sementara kepentingan rakyat terabaikan.
Sejahtera: Kesejahteraan Rakyat sebagai Tujuan Utama
Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dalam sistem negara yang sehat. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dalam sistem yang berbiaya tinggi, anggaran negara lebih sering tersedot untuk membiayai transaksi politik dan mempertahankan stabilitas kekuasaan. Ketimbang untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Solusi: Mendesain Ulang Arsitektur Negara
Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendesain ulang arsitektur negara, memulihkan peran negarawan. Serta memastikan bahwa seluruh aparatur negara bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan hukum untuk melayani kepentingan rakyat. Selain itu, perlu memisahkan dengan jelas antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dan memastikan bahwa aparatur negara berfungsi sebagai pelaksana profesional yang melayani rakyat, bukan sebagai pengelola kekuasaan.
Jika biaya politik terus dipertahankan dan diterima sebagai hal yang wajar, maka kita tidak sedang membangun negara yang kuat dan sejahtera. Melainkan membiarkan kejahatan politik menjadi bagian dari sistem yang membahayakan negara dan rakyat. Negara yang sejati harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan. Serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berkomitmen pada kedaulatan rakyat.
