beritax.id – Bank Indonesia (BI) memastikan berbagi beban pembiayaan dengan pemerintah untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Skema burden sharing ini mirip kebijakan saat pandemi Covid-19, yakni pembelian Surat Berharga Negara oleh BI. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, hingga 2 September 2025, BI telah membeli SBN senilai Rp200 triliun.
Menurut Perry, langkah itu merupakan bagian dari kebijakan moneter ekspansif untuk menambah likuiditas. Koordinasi dengan Menteri Keuangan memastikan sebagian pembelian SBN diarahkan ke program perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Beban bunga ditanggung bersama, dengan porsi separuh pemerintah dan separuh BI.
Contohnya, bunga program perumahan rakyat ditetapkan 2,9 persen, sementara koperasi desa sebesar 2,15 persen. Perry menilai formula ini dapat mengurangi beban fiskal. Ia menegaskan, kebijakan burden sharing dijalankan hati-hati untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kritik Partai X: Beban Tetap ke Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan burden sharing tidak menyelesaikan masalah mendasar. Menurutnya, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kenyataannya, rakyat justru tetap menanggung akibat kebijakan utang dan bunga.
Partai X menilai BI dan pemerintah hanya membagi beban antar lembaga, sementara biaya akhirnya tetap ditransfer ke rakyat. Kenaikan harga, inflasi, dan pajak tidak bisa dihindari. Bagi rakyat, istilah burden sharing hanyalah wacana pejabat yang tak mengurangi penderitaan sehari-hari.
Prinsip Partai X: Negara Milik Rakyat
Prinsip Partai X menegaskan negara adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah atau lembaga keuangan. Pemerintah hanyalah pelayan yang wajib bekerja efisien, transparan, dan adil. Namun, praktik saat ini justru menempatkan rakyat sebagai korban dari perhitungan utang negara.
Dalam analogi Partai X, rakyat adalah pemilik bus, sementara pemerintah hanyalah sopir. Ketika beban utang makin berat, rakyat dipaksa membayar bensin dan perawatan, sementara sopir tetap bergaji besar.
Solusi Partai X: Ekonomi Berbasis Rakyat
Partai X menawarkan solusi agar beban bunga tidak selalu jatuh ke rakyat. Pertama, audit terbuka atas utang dan pembiayaan negara untuk memastikan transparansi. Kedua, arahkan anggaran lebih besar pada sektor produktif rakyat seperti UMKM, koperasi sejati, dan pertanian.
Ketiga, stop ketergantungan berlebihan pada skema utang jangka panjang yang membebani generasi berikutnya. Keempat, bentuk Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk merumuskan desain ekonomi kerakyatan berbasis kedaulatan rakyat.
Kelima, lakukan amandemen UUD 1945 untuk memastikan kedaulatan ekonomi tidak dipimpin oleh logika utang, tetapi oleh kepentingan rakyat.
Partai X menegaskan burden sharing hanya kosmetik jika rakyat tetap memikul beban akhir. Negara harus berpihak pada rakyat dengan menghadirkan kebijakan yang benar-benar melindungi dan menyejahterakan. Jika tidak, rakyat akan terus menjadi korban dari sistem utang yang menguntungkan segelintir pejabat.
