beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan mitra dan yayasan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tidak membentuk koperasi yang hanya bertujuan menguasai rantai pasok bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa koperasi yang dibentuk oleh mitra harus benar-benar berfungsi untuk membantu petani, peternak, dan pelaku usaha kecil. Jika koperasi hanya dibentuk untuk monopoli pasokan bahan pangan, hal ini tidak sejalan dengan tujuan program MBG.
“Ini yayasan-mitra malah bikin koperasi. Aneh-aneh saja ini,” ujar Nanik dalam acara Sinergi Ekonomi Kerakyatan di Kota Serang, Banten, Rabu (11/3/2026).
Koperasi Harus Membantu, Bukan Memonopoli
Nanik menegaskan bahwa koperasi yang dibentuk dalam program MBG harus berfungsi untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan untuk memonopoli pasar. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 mengatur bahwa MBG harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, kecil, koperasi, dan BUMDesa.
“Koperasi itu harus koperasi beneran, bukan koperasi jadi-jadian,” tegas Nanik. Menurutnya, beberapa mitra yang membentuk koperasi justru berusaha menguasai pasokan bahan pangan tanpa membantu petani dan UMKM yang sebenarnya harus diberdayakan.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan dalam Program MBG
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan keluarga miskin mendapatkan makanan bergizi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Nanik menekankan pentingnya transparansi dalam rantai pasok bahan pangan yang digunakan. SPPG harus melibatkan minimal 15 supplier untuk menghindari monopoli, serta memastikan produk yang digunakan berasal dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
“Kalau hanya satu sampai lima supplier, akan kita suspend,” kata Nanik. Ia menegaskan bahwa agar program MBG bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, kehadiran banyak pemasok di setiap dapur adalah wajib.
Prinsip Partai X dalam Mengatur Ekonomi Kerakyatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyampaikan bahwa prinsip Partai X menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi yang inklusif. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi. Partai X mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti MBG.
Prinsip-prinsip Partai X terkait pengelolaan ekonomi kerakyatan adalah:
- Kesejahteraan Rakyat
Program yang diberdayakan oleh negara harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan segelintir pihak. - Transparansi dan Keterbukaan
Dalam setiap kebijakan yang dijalankan, Partai X mendukung transparansi yang maksimal. Adapun terutama dalam pengelolaan sumber daya yang melibatkan rakyat banyak. - Pemberdayaan UMKM dan Petani
Masyarakat di desa, petani, dan pelaku usaha kecil harus menjadi prioritas dalam program pemerintah. Program seperti MBG seharusnya berfokus pada pemberdayaan mereka, bukan menciptakan ketergantungan.
Solusi Partai X untuk Pengawasan dan Pemberdayaan Ekonomi
Partai X menawarkan solusi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah berjalan dengan adil dan transparan:
- Pengawasan yang Ketat
Memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak independen untuk memastikan tidak ada praktik monopoli atau penyelewengan. - Pemberdayaan UMKM dan Petani
Memberikan insentif dan dukungan kepada UMKM dan petani agar dapat berkembang. Salah satunya dengan memastikan mereka menjadi bagian integral dalam pasokan program MBG. - Fasilitas Akses untuk Masyarakat
Membuka lebih banyak akses bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal. Hal ini untuk masuk dalam rantai pasok program pemerintah, dengan memastikan mereka mendapatkan harga yang wajar dan keuntungan yang layak.
Kesimpulan
Program MBG adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun, untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, pengawasan yang ketat serta transparansi dalam rantai pasok bahan pangan adalah kunci utama. Partai X akan terus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi kerakyatan seperti MBG benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak.
