beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melakukan pengecekan terhadap ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) impor dari Chaoshan, China. Ompreng tersebut diduga mengandung bahan berbahaya bahkan tidak halal, termasuk minyak babi. Dugaan ini menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Dadan menegaskan BGN belum pernah melakukan pengadaan ompreng sebagai wadah MBG. Namun, isu beredarnya jutaan food tray impor menimbulkan keprihatinan publik. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bahkan menetapkan SNI baru khusus wadah makanan stainless steel agar aman, halal, dan berkualitas.
Partai X: Negara Gagal Melindungi Hak Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan negara kembali lalai menjalankan tugas pokoknya. Ia mengingatkan, tugas negara hanya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika ompreng MBG yang digunakan anak-anak diduga berbahaya dan tidak halal, berarti negara abai melindungi warganya.
Prayogi menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan impor. “Rakyat jadi korban impor asal-asalan, sementara pejabat nyaman dengan kebijakan tanpa kajian matang,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Rakyat adalah Raja, Negara Wajib Mengabdi
Partai X berpijak pada prinsip bahwa rakyat adalah raja dan pejabat hanyalah pelayan. Negara harus memastikan setiap kebijakan, termasuk program gizi, benar-benar melindungi keselamatan rakyat.
Program MBG semestinya memperkuat kualitas pangan nasional, bukan bergantung pada impor peralatan asing yang tidak jelas standar kehalalannya. Kebijakan impor tanpa kehati-hatian hanya memperlihatkan ketidakseriusan negara dalam mengatur kebutuhan dasar rakyat.
Solusi Partai X: Kemandirian Produksi Nasional
Partai X menawarkan solusi strategis. Pertama, dorong industri nasional memproduksi ompreng berkualitas dengan jaminan halal dan aman. Kedua, terapkan pengawasan ketat berbasis kepakaran untuk seluruh barang impor, khususnya yang terkait kesehatan rakyat. Ketiga, libatkan musyawarah pakar lintas bidang dalam menetapkan standar gizi dan peralatan MBG.
Selain itu, digitalisasi rantai distribusi dan pengadaan harus dilakukan agar publik bisa mengawasi transparansi barang yang masuk ke sekolah. Partai X menegaskan, kemandirian produksi dalam negeri adalah kunci melindungi rakyat sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Partai X mengingatkan, rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari kebijakan terburu-buru. Impor ompreng tanpa uji kualitas jelas bertentangan dengan hak rakyat atas keamanan pangan. Negara harus kembali pada esensi yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan penuh tanggung jawab.
