beritax.id – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus 4,2 juta ton. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 34 juta ton di akhir 2025. Melimpahnya pasokan ini mengharuskan pemerintah menggelontorkan dana jumbo Rp 5 triliun untuk membangun gudang baru Bulog. Dana ini disebut sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan agar penyimpanan beras nasional lebih optimal.
Namun di tengah angka produksi yang fantastis, suara rakyat justru bergetar. Harga beras di lapangan tak juga turun, dan akses pangan murah masih jauh dari harapan. Pemerintah memang berbangga dengan gudang baru, tapi rakyat masih menunggu kapan perut mereka bisa kenyang.
Partai X: Negara Tak Boleh Bangga di Atas Lapar Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pencapaian angka.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau beras menumpuk tapi rakyat masih lapar, artinya ada yang salah dengan cara negara bekerja,” tegas Prayogi di Jakarta.
Ia menilai, negara hari ini terjebak dalam logika proyek dan bukan logika pelayanan. Gudang baru boleh dibangun, tetapi kalau isi dapur rakyat tetap kosong, semua itu hanya jadi simbol, bukan solusi.
“Negara bukanlah rezim, dan rezim bukanlah negara. Pemerintah hari ini harus sadar bahwa mandat utamanya bukan memperbanyak aset, tapi memastikan rakyat hidup layak,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hidup dari Rakyatnya
Partai X menegaskan bahwa kekuasaan negara sejatinya bersumber dari rakyat, bukan dari sistem ekonomi yang menguntungkan pejabat. Negara yang kuat adalah negara yang hadir di dapur rakyat, bukan di laporan statistik. Prinsip ini mengandung pandangan dasar bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi pangan.
Beras bukan hanya komoditas, tetapi simbol ketahanan nasional. Ketika pangan melimpah namun harga tetap tinggi, itu menandakan kegagalan kebijakan dalam menyalurkan keadilan ekonomi. Partai X menegaskan, pembangunan ekonomi tanpa arah moral hanyalah bentuk lain dari pembiaran penderitaan rakyat.
Solusi Partai X: Pangan Rakyat, Bukan Pamer Produksi
Partai X menilai perlu langkah korektif melalui sistem pengelolaan pangan berbasis prinsip kemandirian rakyat dan transparansi. Pemerintah harus memastikan:
Pertama, Bulog berfungsi sebagai penjaga kedaulatan pangan, bukan alat kekuasaan anggaran. Pengawasan harus berbasis digital, dengan audit terbuka agar rakyat tahu kemana beras disalurkan. Kedua, pemisahan yang jelas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah agar kebijakan pangan tak dijadikan alat pencitraan. Ketiga, transformasi birokrasi pangan menuju model efisien, digital, dan akuntabel, agar distribusi sampai langsung ke warga miskin tanpa perantara rente.
Partai X juga menyerukan agar pendidikan pangan dimasukkan dalam Sekolah Negarawan, agar generasi muda memahami arti kedaulatan pangan dan moral ekonomi bangsa.
“Pemerintah boleh punya gudang baru, tapi jangan sampai rakyatnya cuma punya lapar yang lama,” tutup Prayogi dengan nada tegas.
