beritax.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan pemerintah akan menindak tegas pelanggaran distribusi beras. Arahan Presiden Prabowo Subianto disebut sangat jelas mengenai penipuan terhadap rakyat dalam kebutuhan pokok adalah bentuk pengkhianatan negara.
Arief mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelidiki praktik curang dalam perberasan. Pelanggaran itu meliputi pengurangan berat kemasan, pencampuran kualitas, hingga manipulasi harga eceran tertinggi (HET). Negara disebut siap mengambil alih distribusi jika tak bisa dibenahi.
Temuan dari investigasi menunjukkan 85% beras premium dan 88% beras medium tidak sesuai mutu dan aturan. Selain itu, 95% beras medium melanggar HET dan nyaris 10% tak sesuai berat kemasan. Kerugian konsumen akibat praktik ini ditaksir mencapai Rp99,35 triliun.
Pemerintah mengklaim telah melibatkan Bapanas, Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun hingga kini, tak ada transparansi identitas pelaku maupun langkah hukum yang konkret. Rakyat hanya disuguhi retorika dan simbolik peresmian koperasi desa.
Suara Kritis dari Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai janji-janji Bapanas terlalu normatif. “Kalau Presiden benar berpihak pada rakyat, jangan beri ruang pada mafia beras,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan, tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan berdiri di balik mafia pangan. Retorika Prabowo akan kehilangan makna jika tak diikuti eksekusi hukum dan pemutusan jejaring mafia pangan dari atas ke bawah.
Partai X berpandangan bahwa pangan adalah hak dasar rakyat, bukan komoditas untuk permainan penguasa. Negara wajib memastikan seluruh sistem distribusi dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan publik, bukan kartel.
Dalam prinsip Partai X, negara harus berdiri di pihak produsen kecil dan konsumen miskin. Kedaulatan pangan harus menjadi strategi pertahanan nasional, bukan alat barter kekuasaan anggaran dan citra.
Solusi Partai X: Negara Turun Gunung, Bukan Diam di Meja Rapat
Solusi yang ditawarkan Partai X jelas. Pertama, bentuk lembaga audit pangan independen, dengan keterlibatan petani dan konsumen. Kedua, cabut izin usaha perusahaan beras yang terbukti manipulatif dan rugikan rakyat. Ketiga, pemerintah wajib membuka data distribusi beras hingga level kelurahan secara digital dan terbuka.
Keempat, pembentukan koperasi rakyat sejati yang langsung mengakses petani dan pasar, tanpa perantara oligarki. Kelima, sistem subsidi harus berbasis distribusi langsung, bukan lewat vendor-vendor bayangan. Negara tak boleh sekadar jadi penonton, apalagi jadi pelindung mafia.
Partai X menyerukan kepada seluruh institusi negara agar tidak berkompromi pada mafia pangan. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek belas kasihan dalam narasi, tapi ditinggalkan dalam kebijakan nyata.
“Kalau Presiden dan Bapanas serius, tunjukkan dengan penangkapan, bukan pernyataan,” tutup Prayogi.
