beritax.id – Pemerintah berencana membangun hunian sementara (huntara) berukuran 36 meter persegi bagi korban bencana Sumatera. Rencana ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto dalam ratas bersama Presiden Prabowo.
Suharyanto menjelaskan Sumatera Barat memasuki tahap rehabilitasi lebih cepat dibanding Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah menegaskan pentingnya perpindahan pengungsi dari tenda menuju huntara.
BNPB meminta Satgas TNI-Polri membangun huntara bagi keluarga terdampak bencana. Huntara menjadi solusi sementara sebelum pembangunan huntap dimulai pemerintah.
Suharyanto meminta Kementerian PKP mengoordinasikan relokasi dari huntara menuju hunian tetap. Ia menegaskan bahwa rumah rusak ringan akan diperbaiki Satgas BNPB.
Spesifikasi Huntara dan Arahan Presiden
Presiden Prabowo meninjau desain huntara yang dipresentasikan Suharyanto dalam ratas Banda Aceh. Huntara menggunakan konstruksi prefab yang cukup bagi satu keluarga.
BNPB menyebut huntara berukuran 8 kali 5 meter dengan fasilitas dasar lengkap. Suharyanto menjelaskan setiap unit memiliki kamar mandi dan dibuat layak huni.
BNPB menyebut biaya pembangunan satu huntara sekitar tiga puluh juta rupiah. Presiden menilai harga tersebut cukup efisien untuk kebutuhan darurat kemanusiaan.
Huntara diperbolehkan ditempati maksimal satu tahun sebelum relokasi ke huntap. Pemerintah menegaskan pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi keluarga terdampak.
Sikap Partai X: Negara Wajib Hadir Penuh
Anggota Majelis Tinggi Partai X Diana Isnaini menegaskan tiga tugas negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Diana menekankan bahwa hunian darurat harus berpihak pada martabat warga terdampak. Ia menilai negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup lama di tenda pengungsian.
Partai X menegaskan bahwa penanganan bencana harus mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanusiaan. Kebijakan hunian sementara harus berorientasi pada pemulihan cepat dan perlindungan publik.
Partai X menolak pendekatan administratif yang mengabaikan kebutuhan psikologis dan sosial warga. Pemulihan bencana harus melibatkan pemerintah daerah secara kolaboratif dan terukur.
Solusi Partai X untuk Akselerasi Huntara dan Huntap
Partai X mendorong percepatan pembangunan huntara dengan standar keamanan ketat. Pengawasan lintas lembaga wajib diperkuat agar setiap anggaran tepat sasaran.
Partai X meminta integrasi data korban untuk memastikan distribusi bantuan akurat. Pemerintah harus mengoptimalkan teknologi pemetaan risiko pada tahap relokasi huntara ke huntap.
Partai X menyerukan penataan ulang kawasan terdampak agar lebih tahan bencana. Model rekonstruksi harus melibatkan warga sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan.
Diana menilai bahwa rehabilitasi pascabencana harus memastikan keadilan ruang bagi seluruh keluarga. Ia menegaskan negara wajib menjamin keberlanjutan hidup warga setelah relokasi.
Penutup: Negara Tidak Boleh Menunda Kemanusiaan
Partai X menyambut baik pembangunan huntara namun meminta percepatan implementasi. Negara wajib memastikan seluruh kebijakan berjalan transparan dan efektif bagi rakyat.
Diana menegaskan pembangunan hunian layak adalah bagian dari keadilan sosial. Ia meminta pemerintah menjaga komitmen agar korban segera hidup aman dan bermartabat.
