beritax.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan komitmen penuh untuk memperkuat kebutuhan anggaran pertahanan nasional. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyebut alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI akan naik dari Rp139,2 triliun di 2025 menjadi Rp187,1 triliun pada 2026. Langkah ini, katanya, bagian dari upaya mendukung TNI mencapai Minimum Essential Force (MEF) agar pertahanan negara makin tangguh.
Namun di balik angka besar itu, Partai X melihat masih ada ironi besar. Ketahanan militer diperkuat, tetapi ketahanan ekonomi rakyat makin rapuh.
Pertahanan Naik, Daya Beli Turun
Menurut Partai X, kebijakan peningkatan anggaran pertahanan harus dibaca secara menyeluruh. Anggaran besar tanpa keseimbangan pada ekonomi rakyat bisa memperlebar kesenjangan sosial. “Pertahanan yang kuat tidak berarti jika rakyat lemah di kantong,” ujar Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X.
Ia mengingatkan kembali, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan memperkaya pejabat atau menumpuk proyek. Rinto menegaskan, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan rakyat.
Partai X menilai, semangat memperkuat pertahanan seharusnya juga memperkuat pertahanan ekonomi rakyat. Inflasi, pengangguran, dan beban pajak masih menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat. Negara seharusnya hadir memastikan rakyat sejahtera sebelum membangun kekuatan senjata.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Rezim
Partai X berpandangan, negara bukanlah pemerintah, dan pemerintah bukanlah rezim. Negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang harus berjalan efektif, efisien, dan transparan.
Rinto mengutip prinsip Partai X yaitu “Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk melayani, bukan menguasai.”
Karena itu, ketika kebijakan fiskal hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka fungsi negara telah bergeser dari rakyat menuju kepentingan rezim.
Solusi Partai X: Pertahanan untuk Kesejahteraan
Partai X menawarkan pendekatan berbeda. Menurut prinsipnya, pertahanan nasional harus dibangun di atas kemandirian ekonomi dan moral rakyat.
Ada tiga langkah utama yang diusulkan:
- Reformasi fiskal berbasis keadilan sosial. Anggaran pertahanan harus transparan dan tidak mengorbankan anggaran pendidikan serta kesehatan.
- Transformasi birokrasi digital. Untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran pertahanan dan menutup celah korupsi di sektor strategis.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Karena prajurit dan rakyat harus sama-sama beriman pada nilai keadilan sosial dan tanggung jawab kebangsaan.
Selain itu, Partai X menegaskan pentingnya musyawarah kenegarawanan nasional antara kaum intelektual, TNI/Polri, tokoh agama, dan budaya. Tujuannya, agar arah kebijakan pertahanan tidak lepas dari kesejahteraan rakyat.
Rilis ini menutup dengan pengingat mendasar dari Partai X: tujuan kemerdekaan bukan hanya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
“Negara boleh punya tank, tapi rakyat harus punya nasi,” pungkas Rinto Setiyawan.
