beritax.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik usulan pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Indonesia Mantan Aktivis Pramuka. Usulan tersebut disampaikan Sekjen Asosiasi Pramuka Muslim se-Dunia, Zuhair Hussein Ghanim, dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (8/5).
Menurut Hidayat, asosiasi ini dapat menyegarkan peran diplomasi parlemen Indonesia melalui jejaring Pramuka internasional. Ia berjanji akan menghubungi pimpinan DPR dan MPR guna merealisasikan rencana tersebut.
Zuhair menyebut Indonesia sebagai negara dengan anggota Pramuka terbesar di dunia, mencakup 58,9 persen dari 38 juta anggota global. Ia menilai Pramuka Indonesia aktif, disiplin, dan rutin membayar iuran keanggotaan organisasi Pramuka dunia.
Partai X: Kenapa Rakyat Disuruh Puasa, Tapi Wakilnya Sibuk Nostalgia?
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mempertanyakan relevansi inisiatif tersebut di tengah kondisi rakyat yang makin sulit. “Tugas pemerintah dan parlemen itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan mengatur asosiasi nostalgia,” tegasnya.
Partai X menilai pembentukan asosiasi mantan Pramuka di parlemen justru memperlihatkan betapa bergaya agenda penguasa hari ini. Di saat harga pangan mahal, pendidikan mahal, dan lapangan kerja minim, pejabat justru sibuk menata ruang kehormatan mereka sendiri.
“Kalau mau bicara kepemimpinan, ukurannya bukan pernah ikut Pramuka. Tapi apakah mereka berpihak pada rakyat miskin hari ini?” kata Prayogi.
Menurut Partai X, banyak program simbolik yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Asosiasi seperti ini dinilai hanya memperkuat citra pejabat, tanpa memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kehidupan rakyat. “Rakyat tidak butuh asosiasi, rakyat butuh harga beras murah, sekolah gratis, dan kerja yang layak,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan, meskipun rekam jejak dalam organisasi kepemudaan penting, namun itu tidak boleh dijadikan alat untuk saling memuji antarpejabat. “Kalau semua penguasa hanya berlomba bikin forum dan asosiasi, siapa yang akan turun ke lapangan mendengar suara rakyat?”
Solusi Partai X: Bukan Asosiasi, Tapi Aksi
Partai X mendesak parlemen dan pemerintah fokus pada hal-hal esensial. Misalnya, penguatan kebijakan perlindungan sosial, subsidi pangan langsung, serta penguatan UMKM berbasis keluarga. Ketimbang membuat asosiasi pejabat, lebih baik energi parlemen digunakan untuk memperjuangkan regulasi pro-rakyat.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa semua kebijakan harus berangkat dari kepentingan rakyat , bukan dari glorifikasi masa lalu.
“Kami mendukung nilai-nilai kepemimpinan, tapi harus dibuktikan dengan program konkret untuk masyarakat, bukan perkumpulan seremonial penguasa.”
Partai X mengingatkan bahwa parlemen bukanlah ruang pertemuan eksklusif untuk bernostalgia. Parlemen adalah ruang wakil rakyat untuk menyuarakan penderitaan, menyusun solusi konkret, dan mengawasi anggaran agar tidak diselewengkan.
