beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan hanya menciptakan ilusi. Meskipun Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam infrastruktur dan ekonomi, pertanyaan mendalam muncul: apakah kemajuan ini benar-benar dirasakan oleh rakyat? Buku Indonesia Emas 2026 mengungkapkan bahwa meskipun proyek-proyek besar dilakukan, rakyat seringkali terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan negara.
Pembangunan yang Menguntungkan Pemerintah, Bukan Rakyat
Buku tersebut mengkritisi pembangunan yang lebih mengutamakan kemajuan fisik tanpa melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan sering kali diputuskan tanpa konsultasi dengan masyarakat. Meskipun proyek-proyek ini digembar-gemborkan sebagai pencapaian besar, rakyat jarang merasakan manfaat langsung dari hasil pembangunan tersebut.
Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, pembangunan justru merugikan rakyat. Penggusuran paksa yang terjadi akibat proyek-proyek besar ini sering kali tidak diimbangi dengan kompensasi yang adil. Ini membuktikan bahwa kemajuan tanpa kedaulatan hanya mengarah pada ketidakadilan sosial.
Penyatuan Negara dan Pemerintah: Dampak Terhadap Kedaulatan Rakyat
Salah satu akar permasalahan dalam pembangunan ini adalah penyamaan negara dengan pemerintah. Negara, yang seharusnya menjadi milik rakyat, sering dianggap sebagai milik pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam sistem ini, kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pemerintah, sementara kepentingan rakyat seringkali terabaikan.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap negara, padahal negara seharusnya lebih besar dari pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika negara disamakan dengan pemerintah, rakyat kehilangan peran dan suara mereka dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka.
Solusi: Memulihkan Kedaulatan Rakyat dalam Proses Pembangunan
Untuk mencapai kemajuan yang sesungguhnya, solusi pertama adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam setiap keputusan negara. Pemerintah harus melibatkan rakyat dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek-proyek besar, terutama yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, penting untuk mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan strategis. MPR harus berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat, bukan hanya pada segelintir pejabat.
Pemerintah juga perlu diposisikan kembali sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa negara. Setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat sebagai pemilik sah negara.
Menuju Indonesia Emas yang Berdaulat
Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Indonesia Emas 2026 tidak akan tercapai jika rakyat terus terpinggirkan dari pengambilan keputusan penting. Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat dalam prosesnya akan memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2026, diperlukan perubahan struktural yang memberi kekuasaan lebih kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. Hanya dengan memastikan rakyat terlibat dalam setiap langkah pembangunan, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang sesungguhnya. Kemajuan yang bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk rakyat.
