beritax.id – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengakui sulit mendapat uang halal. Ia bahkan mengaku tidak selalu berterus terang kepada keluarga soal asal uang yang diterima. Meski begitu, Arse menegaskan dirinya berupaya keras mencari penghasilan yang halal.
Ia menilai perilaku korup tidak hanya terjadi di dunia pemerintahan, tetapi merata di berbagai sektor kehidupan.
Menurutnya, kebiasaan mengabaikan pertanggungjawaban keuangan sudah terjadi sejak mahasiswa dan terbawa hingga ke dunia kerja.
Sebagai anggota DPR dua periode, Arse mengaku sebagian besar dana pencalonannya berasal dari bantuan berbagai pihak, termasuk pinjaman pribadi. Modal kekuasaan tersebut bukan berasal dari kantongnya sendiri. Setelah terpilih, ia hanya fokus mengembalikan pinjaman yang ada.
Arse mendukung penambahan pendanaan partai dari publik, seperti di sejumlah negara Eropa. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi beban modal pribadi politisi, asalkan disertai aturan akuntabilitas yang tegas.
Partai X: Pemerintahan Harus Kembali ke Misi Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan rapuhnya integritas pemerintahan Indonesia. Ia mengingatkan tugas negara hanya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, penguasa seharusnya berorientasi pada tujuan negara, bukan sekadar bertahan di kursi kekuasaan atau mengembalikan utang.
Partai X menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan integritas mutlak. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang menggadaikan kebijakan demi kepentingan sponsor. Transparansi, partisipasi publik, dan pengelolaan dana yang akuntabel adalah pilar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
Solusi Partai X untuk Reformasi Pendanaan
Partai X menawarkan empat solusi utama. Pertama, pendanaan wajib berasal dari sumber sah dengan transparansi publik penuh. Kedua, larangan mutlak menerima dana dari pihak berkepentingan langsung terhadap kebijakan. Ketiga, pembatasan biaya kampanye melalui regulasi ketat agar kompetisi tidak menjadi ajang adu modal. Keempat, pengawasan independen dengan sanksi tegas, termasuk larangan seumur hidup mengikuti pemilu bagi pelanggar.
Dengan langkah ini, Partai X yakin negara akan kembali menjadi ruang pengabdian, bukan ladang bisnis kekuasaan.
