beritax.id — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dalam sambutannya di peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan, Presiden menegaskan bahwa sektor pendidikan telah mendapat porsi terbesar dari seluruh anggaran negara. Ia juga mengklaim pengalokasian tersebut sebagai bentuk prioritas pemerintah terhadap pendidikan nasional.
Pernyataan itu sejalan dengan komitmen konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap dijaga di angka Rp724,2 triliun. Meski demikian, masih banyak pertanyaan yang menggantung terkait efektivitas alokasi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan dasar seperti infrastruktur sekolah yang rusak, biaya pendidikan mahal, hingga ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Angka Besar, Tapi Rakyat Belum Rasakan Dampak Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menanggapi pernyataan Presiden dengan nada kritis. Menurutnya, tingginya alokasi anggaran bukan jaminan pendidikan membaik. “Kalau angka APBN naik, tapi sekolah di desa masih bocor, siswa masih harus patungan, itu bukan keberhasilan,” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah tidak berubah: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, perlindungan dan pelayanan dalam dunia pendidikan belum menyentuh esensi keadilan. Banyak warga miskin masih terbebani oleh biaya seragam, buku, hingga pungutan tidak resmi. Ini menjadi bukti bahwa sistem belum berjalan secara efektif dan efisien.
Prinsip dan Solusi Partai X: Pendidikan untuk Rakyat, Bukan Proyek
Partai X memandang bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, bukan sekadar komponen statistik anggaran. Prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara. Maka, setiap kebijakan anggaran harus berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan pada citra kekuasaan.
Untuk itu, Partai X mengajukan beberapa solusi berbasis prinsip keadilan sosial dan tata kelola transparan:
- Audit Total Penggunaan Anggaran Pendidikan, termasuk pemotongan rantai birokrasi dan realokasi langsung ke sekolah-sekolah negeri di daerah tertinggal.
- Sekolah Negarawan harus diperluas sebagai pusat pendidikan nilai-nilai Pancasila dan integritas, agar generasi muda tidak sekadar cerdas, tapi juga bermoral dan berkarakter pemimpin.
- Transparansi Dana BOS dan Dana Pembangunan Sekolah melalui platform digital yang bisa diakses publik secara real time.
- Reformasi Kurikulum Pendidikan Dasar dengan menekankan pelatihan berpikir kritis, akuntabilitas, dan kesadaran kebangsaan, agar pendidikan tidak terjebak di ruang kelas tetapi hidup di masyarakat.
Jangan Puas dengan Angka, Ukur dengan Keadilan
Partai X menekankan bahwa kesuksesan anggaran bukan dilihat dari grafik APBN, tetapi dari kondisi ruang kelas di pelosok negeri. Ketika rakyat masih mengalami ketimpangan akses, maka penguasa belum menjalankan fungsi utamanya. Maka, jangan dulu puas hanya karena angka anggaran tertulis besar. Yang harus dipastikan adalah apakah anggaran itu menyentuh anak-anak rakyat.
Jika negara adalah bus, maka pemerintah hanya sopirnya. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bukan sekadar membanggakan anggaran di mikrofon, sementara di lapangan, anak-anak belajar di bawah atap bocor. Maka, jangan biarkan rakyat jadi penumpang yang tak pernah sampai ke tujuan.
#SekolahNegarawan #AnggaranPendidikan #PartaiX #KeadilanPendidikan #RakyatRajaPemerintahTKI
