beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta kementerian dan pemerintah daerah menghabiskan anggaran. Menurutnya, serapan anggaran bukan sekadar perkara habis atau tidak, melainkan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Pemerintah harus ingat, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jadi, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan pada klaim administratif,” tegas Prayogi .
Kritik terhadap Klaim Pemerintah
Prayogi menilai klaim bahwa seluruh anggaran pemerintah daerah pasti habis perlu dikaji ulang. Pengeluaran yang habis di atas kertas belum tentu berarti programnya berjalan efektif. “Yang penting bukan anggaran habis, tapi hasilnya. Apakah jalan dibangun tepat mutu? Apakah layanan publik membaik? Itu yang rakyat rasakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa selama ini, pemborosan dan ketidaktepatan sasaran kerap muncul karena penyerapan anggaran dikejar di akhir tahun tanpa perencanaan matang. “Kalau rakyat tetap miskin, sementara laporan keuangan bersinar, itu bukan kinerja. Itu ilusi administratif,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Kedaulatan di Tangan Rakyat
Partai X berpegang pada prinsip bahwa negara adalah entitas yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam pandangan Partai X, pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat, bukan pemilik negara.
“Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Ketika pemerintah bicara soal anggaran, maka sejatinya mereka sedang mengelola uang rakyat. Transparansi dan efisiensi harus jadi panglima,” jelas Prayogi.
Solusi Partai X: Belanja Harus Berbasis Keadilan dan Akuntabilitas
Untuk memastikan anggaran publik memberi dampak nyata, Partai X mengusulkan langkah-langkah berikut:
- Audit Manfaat Publik (AMP) atas seluruh proyek daerah untuk mengukur sejauh mana anggaran memberi manfaat sosial.
- Transformasi birokrasi digital agar proses belanja lebih cepat, efisien, dan bebas manipulasi.
- Penerapan musyawarah kebijakan daerah yang melibatkan rakyat dalam menentukan prioritas.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan akuntabilitas pejabat daerah dalam penggunaan dana publik.
- Pendidikan moral berbasis Pancasila bagi pejabat agar memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri.
“Ketika rakyat menjadi pusat dari kebijakan fiskal, maka setiap rupiah menjadi investasi bagi keadilan sosial. Bukan sekadar angka di laporan keuangan,” tegas Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa keadilan dan kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya dengan menghabiskan anggaran. Negara harus memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki arah jelas dari rakyat, oleh pejabat, untuk rakyat.
“Purbaya boleh klaim anggaran habis, tapi rakyat bertanya apa yang mereka dapatkan? Jangan biarkan anggaran habis tanpa makna. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah bukti, bukan sekadar klaim,” tutup Prayogi.
