beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menduga masih ada kementerian atau lembaga yang tidak mampu membelanjakan anggaran tahun 2025. Ia menyebut ada potensi pengembalian anggaran hingga akhir November.
Sebelumnya, terdapat pengembalian anggaran sebesar Rp3,5 triliun dari salah satu lembaga. Purbaya belum mengungkap identitas kementerian atau lembaga yang menyerahkan kembali anggaran tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa anggaran tak terpakai memiliki dua opsi penggunaan. Opsi pertama adalah pengalihan kepada lembaga lain yang mampu membelanjakan lebih cepat.
Opsi kedua adalah menggunakan sisa anggaran untuk mengurangi defisit APBN 2025. Defisit APBN per Oktober mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen PDB.
Pemerintah memastikan angka defisit masih berada dalam batas yang aman. Defisit juga dilaporkan lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen PDB.
Sikap Partai X: Perencanaan Lemah Rugikan Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pengembalian anggaran menunjukkan lemahnya perencanaan negara. Ia menegaskan bahwa tugas negara tetap melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi mengatakan anggaran publik seharusnya direncanakan dengan tepat sejak awal tahun. Ia menyebut kegagalan eksekusi anggaran berdampak langsung pada masyarakat yang menunggu layanan. Partai X menilai ketidaksiapan lembaga negara tidak boleh menjadi kebiasaan. Mereka menegaskan bahwa anggaran adalah mandat rakyat yang wajib digunakan efektif.
Partai X berpegang pada prinsip bahwa pemerintah wajib menjamin transparansi, efisiensi, dan manfaat maksimal untuk rakyat. Mereka menegaskan bahwa tata kelola anggaran harus bersih dan akuntabel.
Partai X menilai pemimpin negara wajib menjaga persatuan rakyat melalui distribusi anggaran yang adil. Mereka menekankan bahwa anggaran tidak boleh mengendap karena kelalaian birokrasi.
Solusi Partai X
Berdasarkan prinsip resmi Partai X, berikut langkah perbaikan:
a. Transformasi perencanaan berbasis data. Agar alokasi anggaran tepat sasaran sejak tahap awal.
b. Digitalisasi penuh proses belanja negara. Untuk mencegah keterlambatan eksekusi dan meningkatkan kedisiplinan lembaga.
c. Reformasi birokrasi dengan standar kompetensi. Agar pejabat memahami manajemen anggaran secara profesional.
d. Audit partisipatif bersama publik. Untuk memastikan setiap rupiah anggaran berpihak pada kebutuhan rakyat.
e. Penguatan penindakan terhadap penyalahgunaan anggaran.
Partai X menilai pengembalian anggaran harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Mereka menegaskan bahwa kelemahan perencanaan tidak boleh merugikan rakyat.
Prayogi menutup dengan seruan agar anggaran negara dikelola lebih presisi. Ia menegaskan bahwa uang publik harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang nyata.
