beritax.id – Amandemen konstitusi Indonesia telah dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Namun, perubahan ini sering kali tidak memperhatikan kebutuhan rakyat. Meskipun proses amandemen sah secara prosedural, kenyataannya malah mengurangi peran rakyat dalam pengambilan keputusan strategis. Rakyat menjadi korban dari perubahan yang terjadi tanpa partisipasi mereka secara langsung.
Dampak Amandemen pada Struktur Kekuasaan
Salah satu dampak signifikan dari amandemen adalah penguatan posisi eksekutif yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang cukup. Sebelumnya, MPR berfungsi sebagai pengawas utama terhadap presiden, namun setelah amandemen, peran MPR melemah, bahkan menjadi lembaga seremonial. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif menjadi terbatas dan rakyat kehilangan saluran untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan mereka.
Amandemen konstitusi seharusnya melibatkan rakyat dalam setiap tahapannya, namun hal itu tidak terjadi. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memberikan masukan atau persetujuan terhadap perubahan tersebut. Sebagai contoh, tidak ada referendum atau musyawarah nasional yang melibatkan masyarakat secara langsung. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses yang menentukan arah negara mereka.
Solusi untuk Memperbaiki Amandemen yang Tidak Tepat Sasaran
Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan perubahan konstitusi benar-benar berpihak pada rakyat, beberapa langkah perlu dilakukan:
- Meningkatkan Partisipasi Rakyat dalam Proses Amandemen: Setiap perubahan konstitusi harus melibatkan rakyat secara langsung, melalui referendum atau musyawarah nasional. Hal ini akan memastikan bahwa perubahan yang diambil mencerminkan kepentingan mayoritas rakyat.
- Mengembalikan Peran MPR: MPR harus diposisikan kembali sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan kebijakan pemerintah. MPR harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya menguntungkan pejabat, tetapi juga memberi manfaat bagi rakyat.
- Membangun Sistem Pengawasan yang Lebih Kuat: Amandemen konstitusi perlu menciptakan sistem pengawasan yang efektif, di mana lembaga-lembaga negara seperti MPR dan lembaga pengawas independen dapat memastikan kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa perubahan konstitusi yang dilakukan benar-benar berpihak pada rakyat dan mewujudkan negara yang berdaulat secara substantif, bukan hanya prosedural.
