beritax.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat koordinasi lintas aparat penegak hukum dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme global. Langkah ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Quo Vadis UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang digelar di Jakarta.
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Faisal Thayeb mengatakan sinergi dan adaptasi strategi penegak hukum harus terus ditingkatkan agar Indonesia tetap waspada di tengah perubahan global yang cepat.
“Kecenderungan penurunan penangkapan maupun serangan ini sangat positif, namun upaya pendanaan, propaganda, dan perekrutan masih masif,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pakar seperti Hamdan Zoelva, Andhika Chrisnayudhanto, dan Alexander Sabar, untuk memperkuat koordinasi dan menyiapkan strategi antisipatif menghadapi ancaman terorisme di era digital.
Partai X: Rakyat Butuh Aman dari Perut Lapar Juga
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Rinto Setiyawan menegaskan bahwa tugas negara tidak berhenti pada keamanan fisik semata.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Menurut Rinto, negara sering kali fokus pada ancaman luar, tapi abai pada ancaman nyata dari dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
Ia menegaskan, teror sejati bagi rakyat bukan hanya bom dan senjata, tapi juga harga bahan pokok yang melonjak, gaji minim, dan sulitnya akses pendidikan serta kesehatan.
“Negara boleh kuat di keamanan, tapi rapuh di perut rakyatnya. Aman dari teroris, tapi tidak dari kemiskinan, itu ironi,” tegasnya.
Partai X mengingatkan agar kebijakan keamanan tidak terjebak dalam pendekatan militeristik, melainkan berorientasi pada pembangunan manusia yang berkeadilan. Menurut Rinto, stabilitas sejati hanya bisa dicapai bila keadilan sosial berjalan seiring dengan penegakan hukum.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan Rakyat untuk Negara
Dalam dokumen prinsip perjuangannya, Partai X menegaskan bahwa negara harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan atau keamanan. Kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan. Partai X menilai, keamanan nasional tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak rakyat atas kesejahteraan, partisipasi, dan kebebasan berekspresi.
Menurut prinsip Partai X, demokrasi sejati hanya akan hidup bila negara menjamin ruang aman untuk berpikir dan berpendapat, sekaligus memastikan perut rakyat tidak kosong dan hak dasarnya terpenuhi.
“Negara kuat bukan karena senjata dan intelijen, tapi karena rakyatnya sejahtera dan berdaya,” demikian tertulis dalam prinsip dasar Partai X.
Solusi Partai X: Keamanan Harus Adil dan Menyejahterakan
Partai X menawarkan tiga solusi strategis agar kebijakan keamanan nasional selaras dengan kepentingan rakyat:
- Pendekatan Keamanan Manusia (Human Security).
Negara perlu menempatkan kesejahteraan ekonomi, pangan, dan kesehatan sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. - Transparansi dan Akuntabilitas Aparat.
Setiap operasi atau kebijakan penanggulangan terorisme harus diawasi publik agar tidak menjadi alat represi terhadap masyarakat sipil. - Program Deradikalisasi Berbasis Ekonomi Rakyat.
Penanggulangan terorisme harus menyentuh akar masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah perlu membangun program ekonomi rakyat di wilayah rawan radikalisasi.
Menjaga Bangsa, Menyelamatkan Manusia
Rinto menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keamanan tanpa kesejahteraan hanyalah ketakutan yang dipelihara.
“Negara yang aman bukan negara yang senjatanya banyak, tapi yang warganya tidak takut lapar, tidak takut kehilangan pekerjaan, dan tidak takut bersuara,” tegasnya.
Partai X menilai upaya BNPT perlu diapresiasi, tapi keamanan sejati harus menyentuh semua aspek kehidupan rakyat. Sebab, sebagaimana ditegaskan Partai X, negara yang kuat bukan yang menakuti rakyatnya, tapi yang membuat rakyatnya merasa aman hidup di dalamnya.
