beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas kinerja DPR yang belum sempurna. Permintaan maaf itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025. Puan mengakui DPR belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Ia menyebut kritik dan masukan publik menjadi pendorong bagi DPR untuk bertransformasi. Menurut Puan, perubahan harus dilakukan oleh seluruh anggota DPR, bukan pihak lain. Ia menegaskan DPR harus berani mendengar kritik dan meningkatkan dedikasi demi menjaga kepercayaan rakyat.
“Sudah selayaknya kita sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat sibuk membicarakan kita,” ujarnya. Dalam laporannya, Puan juga memamerkan capaian legislasi dan pengawasan anggaran yang dikerjakan DPR. Selama setahun, DPR menyelesaikan 16 UU, membahas 10 RUU, serta menggelar ribuan rapat dan kunjungan kerja. Namun, Partai X menilai permintaan maaf tidak cukup jika rakyat masih hidup dalam kesulitan.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai permintaan maaf DPR tidak otomatis menyelesaikan persoalan rakyat. Menurutnya, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Maaf tidak membuat rakyat sejahtera, aksi nyata yang dibutuhkan,” tegas Rinto. Ia menilai DPR terlalu sibuk dengan laporan kinerja, tetapi abai pada kebutuhan dasar rakyat.
“Rakyat butuh harga pangan murah, layanan kesehatan baik, dan pendidikan terjangkau, bukan sekadar maaf,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan DPR hanyalah pelayan. Jika rakyat masih miskin, maka permintaan maaf hanyalah simbol kosong.
Pejabat bukan penguasa, melainkan tenaga kerja rakyat yang bekerja dengan mandat sementara. Kesejahteraan berarti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Jika DPR gagal memenuhi hal mendasar ini, permintaan maaf tidak memiliki arti substantif. Pancasila harus dijadikan pedoman operasional, bukan sekadar jargon kekuasaan saat rapat paripurna. Negara harus hadir dengan kebijakan nyata, bukan hanya pidato.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar DPR tidak sekadar meminta maaf. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan legislasi berpihak pada rakyat. Kedua, transformasi birokrasi digital agar transparansi kerja DPR dapat diawasi publik secara langsung. Ketiga, musyawarah kenegarawanan lintas fraksi demi menyatukan visi kebangsaan, bukan kepentingan individu. Keempat, pemaknaan ulang Pancasila agar DPR bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk citra kekuasaan. Kelima, pendidikan moral dan berbasis Pancasila bagi anggota dewan agar tidak terjebak retorika. Dengan solusi ini, DPR dapat memperbaiki kepercayaan rakyat tanpa harus berulang kali meminta maaf.
Puan Maharani meminta maaf atas kinerja DPR yang belum sempurna. Namun, Partai X menegaskan maaf tidak membuat rakyat sejahtera. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pengakuan kelemahan. Negara sejati adalah negara yang hadir dengan kerja nyata, bukan kata-kata manis. Rakyat adalah raja, dan DPR wajib bekerja keras demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar laporan.
