beritax.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan Pancasila harus menjadi landasan kebijakan aparatur negara dalam melayani masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dalam Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Kegiatan tersebut digelar di Lido, Bogor, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Suyudi menyebut Pancasila merupakan dasar NKRI sekaligus pedoman utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
Ia berharap pelatihan ini mampu melahirkan aparatur yang menjadi Agen Pancasilais. Tujuannya agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam perilaku kerja dan budaya organisasi. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menambahkan, pembinaan ideologi Pancasila harus dilakukan terencana, sistematis, dan melibatkan semua elemen bangsa. Menurutnya, aparatur berkarakter Pancasila akan menjadi aktor kunci transformasi sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Kegiatan ini berlangsung secara blended learning sejak 29 September hingga 3 Oktober 2025.
Kritik Partai X
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan perlunya konsistensi. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pancasila bukan hanya slogan di pelatihan, tapi harus jadi dasar melayani rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menilai, sering kali Pancasila hanya digunakan sebagai retorika tanpa implementasi nyata. Padahal, rakyat menunggu bukti bahwa nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kebijakan. Menurutnya, keadilan sosial sebagaimana sila kelima belum dirasakan secara nyata oleh rakyat. Prayogi menegaskan, jika Pancasila tidak diwujudkan dalam kesejahteraan, maka itu hanyalah simbol kosong.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah dan pejabat hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat sementara. Kewenangan negara wajib dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk keadilan rakyat.
Sejahtera menurut Partai X adalah terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jika Pancasila hanya dijadikan retorika tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, maka esensi ideologi terkhianati. Pejabat bukan penguasa, melainkan tenaga kerja rakyat yang wajib tunduk pada kepentingan rakyat.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar Pancasila tidak berhenti pada jargon kekuasaan. Pertama, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan sekadar komoditas kampanye. Kedua, musyawarah kenegarawanan nasional untuk menyatukan visi ideologi dalam kebijakan publik. Ketiga, reformasi hukum berbasis kepakaran agar Pancasila hadir dalam sistem keadilan nyata. Keempat, transformasi birokrasi digital untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang mencederai nilai Pancasila. Kelima, pendidikan moral dan berbasis Pancasila di sekolah agar generasi muda melek ideologi. Dengan cara ini, Pancasila benar-benar menjadi cahaya moral dan sumber keadilan rakyat.
Penutup
BNN dan BPIP menegaskan pentingnya Pancasila sebagai landasan aparatur negara. Namun, rakyat menuntut bukti bahwa nilai Pancasila terwujud dalam kebijakan sehari-hari. Partai X menekankan, Pancasila harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar jargon pelatihan. Negara sejati adalah negara yang melayani rakyat dengan nilai Pancasila sebagai pedoman nyata. Rakyat adalah raja, dan Pancasila harus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar retorika di podium.
