beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insentif yang diberikan sebesar Rp100 ribu per hari dan bersumber dari dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini disebut sebagai bentuk apresiasi atas tambahan tugas guru dalam distribusi MBG di sekolah-sekolah. Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik. Pasalnya, rakyat masih menghadapi persoalan gizi, sementara insentif dianggap sekadar kompensasi simbolis.
Kritik Partai X: Rakyat Jangan Dibebani Simbol
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, pemberian insentif kepada guru bukanlah jawaban atas persoalan pokok, yaitu masih banyaknya anak yang menderita kekurangan gizi.
Prayogi menilai, kebijakan Rp100 ribu per hari untuk guru hanyalah langkah simbolik. Rakyat membutuhkan kepastian gizi sehat, bukan sekadar wacana kompensasi.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir untuk Rakyat
Berdasarkan prinsip Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang diberi mandat rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan MBG seharusnya menempatkan rakyat sebagai pusat.
Pemerintah tidak boleh sekadar menyalurkan dana, melainkan memastikan kualitas gizi, kebersihan, serta distribusi berjalan aman. Jika tidak, rakyat hanya menjadi korban dari kebijakan yang terkesan seremonial.
Solusi Partai X: Perbaikan Sistematis, Bukan Parsial
Partai X menawarkan solusi menyeluruh sesuai prinsip perjuangan rakyat:
- Audit menyeluruh dapur MBG (SPPG) agar tidak terjadi keracunan massal.
- Standarisasi tenaga masak dan pengawasan ketat berbasis transformasi digital untuk mencegah manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas.
- Fokus pada gizi rakyat, bukan sekadar insentif birokrasi. Anak sekolah, ibu hamil, dan balita harus jadi prioritas.
- Pemaknaan ulang kebijakan gizi sebagai hak rakyat, bukan proyek sementara.
- Edukasi gizi berbasis Pancasila di sekolah agar generasi mendatang sadar pentingnya pangan sehat.
Partai X menekankan, kebijakan insentif Rp100 ribu untuk guru penanggung jawab MBG tidak boleh mengalihkan perhatian dari masalah utama: rakyat masih kelaparan. Negara harus benar-benar hadir, bukan dengan simbol, tetapi dengan aksi nyata yang berpihak pada rakyat.
