beritax.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota pemerintahan pada 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2025. Perpres tersebut mengatur tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam aturan itu, target utama adalah terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan seluas 800–850 hektare. Selain itu, pembangunan gedung perkantoran ditargetkan mencapai 20 persen, hunian layak terjangkau 50 persen, serta sarana prasarana dasar 50 persen. Pemerintah juga menargetkan pemindahan 1.700–4.100 ASN ke IKN pada tahap awal.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan ini jauh dari realitas rakyat. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau rakyat masih sulit makan, apa gunanya memindahkan ibu kota?” tegas Prayogi.
Menurutnya, pembangunan IKN yang digadang sebagai ibu kota pemerintahan 2028 hanya akan semakin memperlebar jurang kesenjangan. Rakyat di desa-desa masih kesulitan membeli beras, sementara triliunan rupiah diarahkan ke beton dan gedung.
Negara bukan alat penguasa, melainkan pelayan masyarakat. Pembangunan harus dimulai dari kebutuhan dasar: pangan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Jika pemerintah sibuk dengan simbol kekuasaan, tetapi lupa kebutuhan rakyat, maka pembangunan kehilangan ruh Pancasila.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret:
- Prioritaskan pangan rakyat. Anggaran besar harus dialihkan untuk menekan harga beras dan kebutuhan pokok.
- Fokus pada lapangan kerja. Bangun program padat karya di desa dan kota, bukan sekadar proyek mercusuar.
- Penguatan pendidikan dan kesehatan. Arahkan anggaran untuk membangun sekolah layak dan layanan kesehatan gratis.
- Keadilan pembangunan. Jangan hanya membangun gedung di Kalimantan, tapi juga rumah layak bagi rakyat miskin.
- Demokrasi rakyat. Libatkan masyarakat sipil, petani, buruh, dan nelayan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Partai X menegaskan, pembangunan IKN tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar rakyat. Jika pemerintah benar-benar ingin memuliakan bangsa, maka seharusnya dimulai dengan mengentaskan kemiskinan. “Rakyat tidak butuh istana megah, rakyat butuh hidup layak,” tegas Prayogi.
