beritax.id – Polresta Pati menurunkan 1.200 personel gabungan mengamankan unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Aksi ini digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung DPRD Pati. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan aparat mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap bertindak tegas bila ada pelanggaran hukum. Skema pengamanan dipusatkan di DPRD Pati, Kantor DPC Gerindra, serta Kantor DPC PDI Perjuangan.
Polisi Jamin Demokrasi, Publik Pertanyakan Perlindungan Bupati
Jaka menyebut aparat memberikan ruang demokrasi, namun dalam koridor hukum. Meski demikian, publik mempertanyakan kesan perlindungan berlebihan pada Bupati. Polisi hadir menjaga ketertiban, namun masyarakat melihat lebih banyak energi dikerahkan untuk melindungi pejabat. Kondisi ini memperkuat kecurigaan bahwa hukum sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Partai X: Tugas Negara Bukan Lindungi Bupati
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai pengerahan aparat besar-besaran menunjukkan negara lebih sibuk melindungi kekuasaan daripada mendengar suara rakyat. Menurutnya, rakyat bukan ancaman yang perlu dijaga ketat, melainkan pemilik kedaulatan yang harus dilayani.
Partai X menekankan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat sementara. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Jika aparat lebih sibuk menjaga jabatan bupati, maka pemerintah telah salah menempatkan prioritas. Demokrasi sejati hanya bisa berjalan jika suara rakyat dihormati, bukan dibungkam dengan barisan aparat.
Partai X menilai demokrasi kehilangan makna bila rakyat selalu dikawal dengan senjata, sedangkan pejabat dilindungi dengan segala cara. Keamanan publik harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Tanpa keadilan, demokrasi hanya formalitas prosedural yang melahirkan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara.
Solusi Partai X: Perkuat Keadilan dan Kontrol Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, penguatan mekanisme kontrol rakyat terhadap pejabat melalui jalur konstitusional yang transparan. Kedua, pendidikan berbasis Pancasila agar rakyat memahami hak dan kewajibannya. Ketiga, reformasi birokrasi pengawasan agar aparat netral melayani rakyat, bukan melindungi pejabat. Keempat, pembentukan forum partisipatif daerah agar suara masyarakat langsung masuk ke ruang kebijakan tanpa hambatan.
Partai X menegaskan, rakyat tidak boleh diperlakukan seperti ancaman yang harus diawasi. Pejabat bukan raja yang dilindungi berlapis aparat. Demokrasi sejati lahir ketika rakyat berani bersuara, dan negara mendengar tanpa menutup telinga. Rakyat butuh kepastian keadilan, bukan sekadar pengawalan aparat.
