beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan mengambil kembali anggaran kementerian yang tidak terserap hingga akhir tahun. Ia menegaskan, mulai Oktober akan mengunjungi kementerian dan lembaga besar untuk memastikan serapan anggaran berjalan maksimal. Bila tidak, dana tersebut akan dialihkan ke program yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Purbaya menyebut langkah itu sudah mendapat izin Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan tidak ingin ada anggaran menganggur di akhir tahun. Ia bahkan membentuk tim khusus bernama Tim Akselerasi Program Pembangunan untuk meninjau percepatan serapan anggaran.
Partai X: Retorika Anggaran, Rakyat Tetap Terlantar
Menanggapi ancaman Menteri Keuangan, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan tersebut sekadar retorika teknokratis. Baginya, akar persoalan bukan sekadar lambatnya penyerapan anggaran, tetapi gagalnya pemerintah menjalankan tugas negara yang sejati.
Prayogi mengingatkan, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika anggaran hanya berputar di kementerian dan pejabat, sementara rakyat tetap miskin dan terbebani, maka kebijakan kehilangan makna.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Rezim, Rakyat adalah Raja
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan. Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, sehingga pemerintah bukan pemilik negara. Dalam pandangan Partai X, rakyat adalah raja dan pejabat hanyalah pelayan rakyat.
Ancaman mengambil anggaran kementerian tanpa perombakan struktur pemerintahan hanya menegaskan wajah negara yang salah arah. Regulasi berjalan dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat. Bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Solusi Partai X: Reformasi Menyeluruh, Bukan Ancaman
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip kenegarawanan. Pertama, musyawarah kenegarawanan nasional oleh empat pilar: intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya, untuk menyatukan visi bangsa. Kedua, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar ketika rezim gagal, negara tetap berdiri.
Ketiga, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran agar keadilan berpihak pada kebenaran, bukan pada uang atau suara terbanyak.
Kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional negara, bukan sekadar slogan. Keenam, pendidikan moral berbasis Pancasila di sekolah agar generasi muda memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Partai X menilai rakyat tidak memerlukan ancaman tarik-menarik anggaran antar kementerian. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa hak dasarnya terpenuhi: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa keberpihakan nyata, setiap retorika percepatan belanja hanya menambah daftar drama kekuasaan anggaran.
Menurut Partai X, hanya dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati, keadilan dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Negara hadir bukan dengan ancaman, tetapi dengan solusi konkret yang memihak rakyat.
