beritax.id – Disebutkan bantahan Mensesneg Prasetyo Hadi terkait isu pergantian Kapolri melalui surpres yang disebut dikirim Presiden Prabowo. Isu itu ramai menyebut nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan inisial “D” dan “S”. Publik mengaitkan inisial itu pada Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Kabareskrim Komjen Suyudi. Namun, Prasetyo menegaskan belum ada surpres yang dikirim ke DPR terkait pergantian Kapolri.
Pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga menegaskan bahwa tak ada surpres masuk ke meja DPR. Meski begitu, rumor tetap meluas, apalagi di tengah desakan kuat agar Kapolri Listyo mundur. Tragedi meninggalnya pengemudi ojek Affan Kurniawan menjadi pemicu gelombang protes rakyat. Desakan itu memperlihatkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kepolisian yang dinilai represif. Namun, polemik surpres lebih banyak membahas kursi jabatan daripada nasib rakyat.
Partai X: Negara Harus Kembali ke Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Polemik pergantian Kapolri hanya menegaskan bahwa pejabat sibuk mengurusi kursi, bukan rakyat. Seharusnya, tragedi Affan menjadi titik refleksi tentang perlindungan warga, bukan sekadar siapa duduk di pucuk kepolisian. Negara tidak boleh membiarkan luka rakyat hilang ditutup isu pergantian pejabat semata.
Partai X menegaskan, negara harus berpihak pada rakyat, bukan pada jabatan. Transparansi dalam isu kepolisian penting, tapi yang lebih mendesak adalah keadilan bagi korban. Tragedi yang menewaskan rakyat harus diusut tuntas. Kepemimpinan tidak boleh dipertahankan dengan mengorbankan hak rakyat atas perlindungan hukum.
Solusi Partai X: Reformasi Kepolisian yang Substantif
Partai X menuntut reformasi kepolisian menyeluruh, bukan sekadar pergantian nama Kapolri. Mekanisme kepolisian harus diawasi publik, dengan transparansi penggunaan kewenangan. Negara harus membangun kepolisian berbasis perlindungan rakyat, bukan alat kekuasaan. Solusi ini sejalan dengan prinsip bahwa lembaga negara adalah pelayan rakyat. Reformasi substantif, bukan kosmetik, adalah kebutuhan mendesak.
Isu pergantian Kapolri menunjukkan betapa pejabat masih sibuk mempertahankan kursi. Rakyat hanya menjadi penonton, bahkan korban. Partai X menegaskan, tanpa keberpihakan pada rakyat, perubahan hanya menjadi sandiwara. Rakyat membutuhkan kepolisian yang adil, negara yang hadir, dan pejabat yang sungguh melayani.
