beritax.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan DPR akan mendorong Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelindungan pekerja transportasi daring, termasuk ojek online. Aturan tersebut diharapkan bisa memberi kepastian atas hak jaminan sosial, minimal soal kecelakaan dan kematian. Komisi V DPR juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bisa memuat perlindungan pekerja daring.
Meski ada janji, fakta di lapangan masih menyakitkan. Driver ojol tetap menanggung sendiri biaya BPJS tanpa dukungan pemerintah. Mereka terus berjuang di jalanan tanpa perlindungan memadai. Padahal, negara-negara tetangga sudah memiliki regulasi jelas yang melindungi pekerja transportasi daring. Indonesia tertinggal dalam melindungi tulang punggung transportasi modern.
Kritik Partai X: Rakyat Jangan Hanya Dijanjikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan tugas negara tidak boleh dilupakan. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Rakyat, termasuk driver ojol, adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah bukan elit kekuasaan, melainkan pelayan rakyat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia bagi bangsanya sendiri.
Bagi Partai X, politik adalah upaya memperjuangkan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat. Negara bukan rezim, dan pemerintah bukan penguasa. Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Janji tanpa realisasi adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip Pancasila, khususnya sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Solusi Partai X: Perlindungan Nyata, Bukan Wacana
Partai X menawarkan jalan keluar konkret. Pertama, regulasi pelindungan ojol harus segera disahkan dengan melibatkan musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa. Kedua, pemerintah wajib mengalokasikan subsidi jaminan sosial bagi pekerja daring, bukan sekadar memberi bonus musiman. Ketiga, reformasi birokrasi digital harus dilakukan untuk memudahkan akses pekerja ojol pada hak sosialnya. Keempat, pendidikan dan moral berbasis Pancasila perlu diperkuat agar rakyat tidak terus menjadi korban kebijakan elitis.
Partai X menegaskan, rakyat tidak bisa hidup dari janji-janji manis tanpa realisasi. Perpres Ojol harus segera lahir agar pekerja daring tidak terus menjadi korban eksploitasi. Negara harus hadir, bukan sekadar bicara. Tanpa aksi nyata, pemerintah hanya menambah daftar panjang pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
