beritax.id – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyatakan tidak akan melakukan tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK. Meski demikian, mereka meminta KPK mendengarkan aspirasi masyarakat Pati terkait proses hukum dugaan korupsi Bupati Sudewo. Pernyataan itu disampaikan salah satu warga dengan pengeras suara, seraya menegaskan aksi damai tidak boleh diabaikan. Ratusan warga mendesak kejelasan, menolak pulang hanya dengan janji penundaan, dan menuntut KPK bersikap transparan serta tegas.
Demonstrasi warga Pati di KPK menegaskan sikap kritis masyarakat daerah terhadap penegakan hukum. Mereka menolak narasi pengalihan isu dan mendesak kepastian atas proses penyidikan. Aksi itu membuktikan bahwa rakyat masih memegang kendali moral atas lembaga penegak hukum. Namun, ketidakpastian yang berulang menimbulkan rasa frustrasi dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara.
Peringatan Partai X: Negara Wajib Melayani, Melindungi, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tugas negara itu jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, suara warga Pati mencerminkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum. Bila KPK terus memberi jawaban yang menggantung, maka kepercayaan masyarakat bisa runtuh. Negara harus hadir dengan tindakan, bukan sekadar retorika.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah bukanlah pejabat, melainkan pelayan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sehingga aspirasi mereka wajib didengar. Demonstrasi damai warga Pati adalah bukti nyata bahwa rakyat masih berpegang pada jalur konstitusional. Namun, jika tuntutan rakyat terus diabaikan, maka demokrasi hanya tinggal slogan tanpa makna.
Solusi Partai X: Hukum Transparan, Demokrasi Substantif
Partai X menawarkan solusi dengan mendesain ulang struktur ketatanegaraan agar kedaulatan rakyat tidak dikhianati. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memutus rantai korupsi yang mengakar. Kedua, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar lembaga hukum tidak terseret kepentingan rezim. Ketiga, pendidikan moral berbasis Pancasila untuk mencetak generasi yang kritis, sadar hak, dan siap mengawal keadilan. Transparansi hukum harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar jargon.
Partai X menegaskan bahwa suara rakyat Pati harus didengar tanpa penundaan. Negara gagal bila hanya bisa memberi janji “besok”. Aspirasi masyarakat adalah amanah yang tidak boleh diabaikan. Bila negara sungguh ingin menjaga demokrasi, maka langkah pertama adalah mendengarkan rakyat sebelum mereka kehilangan kepercayaan sepenuhnya.
