beritax.id – Fraksi Partai Nasdem meminta penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach. Ketua Fraksi Nasdem, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan langkah ini sebagai penegakan mekanisme internal partai. Keduanya kini berstatus nonaktif sebagai anggota DPR RI. Meski demikian, secara administratif status keduanya masih melekat sebagai wakil rakyat. Sesuai aturan DPR, anggota yang nonaktif tetap menerima hak keuangan penuh.
Partai X: Rakyat Jangan Jadi Penonton
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut keputusan Nasdem hanya setengah hati. “Hentikan juga privilege DPR yang melukai rakyat,” ujarnya. Menurutnya, rakyat selama ini dipaksa membiayai fasilitas berlebihan untuk wakil rakyat. Sementara, kesejahteraan rakyat kecil sering diabaikan. Rinto menegaskan tugas negara hanya tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika ketiga fungsi ini dilupakan, maka lembaga negara hanya menjadi arena pejabat.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara, sementara pejabat hanya pelayan. Prinsip demokrasi harus meletakkan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan korban kebijakan. Oleh karena itu, segala bentuk keistimewaan DPR yang membebani rakyat harus dihentikan. Negara bukan milik segelintir pejabat, melainkan milik seluruh rakyat.
Partai X menilai akar masalah bukan hanya pada gaji atau tunjangan individu. Masalah sebenarnya adalah sistem privilese DPR yang tidak pernah tersentuh reformasi. Ketika rakyat menjerit dengan harga pangan dan pajak, DPR tetap menikmati fasilitas. Keadaan ini membuat jurang antara rakyat dan wakil rakyat semakin dalam. Partai X menegaskan bahwa integritas parlemen tidak akan lahir dari kebijakan kosmetik, tetapi dari pembongkaran privilese.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi dengan mereformasi total sistem keuangan DPR. Pertama, seluruh tunjangan DPR harus disesuaikan dengan standar hidup rakyat. Kedua, segala bentuk fasilitas mewah dihentikan, diganti dengan sistem transparansi berbasis digital. Ketiga, semua kebijakan keuangan DPR wajib dipublikasikan secara terbuka agar rakyat bisa mengawasi. Selain itu, Partai X mendorong pembentukan Majelis Rakyat sebagai mekanisme pengawasan langsung
Partai X menilai penghentian gaji Sahroni hanyalah pintu kecil menuju agenda besar: pembongkaran privilese DPR. Tanpa langkah struktural, rakyat hanya dijadikan penonton dalam drama pemerintahan. Negara harus kembali kepada rakyat, bukan pada sekelompok kecil wakil yang lupa jati dirinya.
