beritax.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan ini menghadirkan pengemudi dari berbagai perusahaan transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Indrive. Mereka duduk bersama dalam format meja bundar, menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wapres. Suasana terlihat cair, disertai kudapan dan obrolan ringan.
Dialog ini berlangsung lebih dari satu jam dan diharapkan mendinginkan situasi sosial pascademonstrasi. Presiden Prabowo pun dalam kesempatan berbeda menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat. Namun, jalanan tetap menjadi saksi ketidakadilan yang mendorong ribuan pengemudi turun ke jalan.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara itu tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Pertemuan di istana hanyalah permukaan. Realitasnya, pengemudi ojol tetap menghadapi beban biaya hidup tinggi, tarif rendah, dan perlindungan kerja minim.
Menurut Partai X, jika dialog hanya dijadikan panggung pencitraan, maka substansi persoalan tidak akan terselesaikan. Rakyat tidak butuh basa-basi, mereka butuh kebijakan nyata yang berpihak pada kehidupan sehari-hari.
Partai X berpandangan negara bukanlah rezim, dan pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah sopir yang dititipkan mandat.
Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Negarawan sejati adalah mereka yang visioner, berwibawa, dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Rakyat adalah raja, bukan objek eksploitasi. Karena itu, setiap kebijakan seharusnya mengutamakan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan sebagai hak dasar.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi struktural agar aspirasi rakyat tidak hanya berhenti di ruang istana. Pertama, musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa harus dijalankan untuk merumuskan desain baru ketatanegaraan. Kedua, kedaulatan rakyat perlu dikembalikan melalui Amandemen Kelima UUD 1945.
Ketiga, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar krisis pemerintahan tidak meluluhlantakkan negara. Keempat, Pancasila wajib dijalankan sebagai pedoman operasional, bukan slogan. Kelima, transformasi digital birokrasi harus diwujudkan untuk memangkas korupsi dan mempercepat pelayanan rakyat.
Partai X menegaskan, solusi sejati bukan sekadar mendengar aspirasi, melainkan mengubah sistem yang selama ini menjadikan rakyat sekadar penonton. Jalanan boleh menjadi saksi, tetapi sejarah harus mencatat siapa yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
